Dalam beberapa waktu terakhir, perhatian masyarakat tertuju pada agenda kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Selain sebagai kepala negara, kehadirannya dalam berbagai forum internasional dan pertemuan dengan pemimpin dunia lain kerap mendapat sorotan media serta melahirkan berbagai tanggapan.
Respons warganet pun beragam, tidak sedikit yang mempertanyakan frekuensi Presiden keluar negeri. Mereka bertanya-tanya, “Apa urgensinya sampai harus sering pergi?” atau sampai pada pertanyaan soal manfaat nyata diplomasi itu sendiri. Hal tersebut lumrah muncul karena hasil diplomasi negara jarang langsung terlihat nyata layaknya pembangunan infrastruktur yang kasat mata.
Namun, kenyataannya, di era globalisasi yang penuh tantangan seperti sekarang, aktivitas diplomasi justru jadi kunci agar Indonesia tidak tersisih di tengah pertarungan kepentingan antarnegara besar. Selama masa pemerintahannya, Presiden Prabowo telah melakukan serangkaian kunjungan ke banyak negara. Intensitas ini menandakan tekad Indonesia untuk makin berperan di arena politik dunia.
Diskusi mengenai maraknya diplomasi Indonesia juga digelar oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia. Salah satu fokusnya adalah jarak pemahaman antara kebijakan pemerintah dan pengetahuan publik. Anggy Pasaribu, seorang jurnalis yang juga menjadi moderator diskusi, menyoroti belum maksimalnya penyampaian makna di balik aktivitas diplomasi tersebut pada masyarakat luas.
Ia menguraikan betapa situasi dunia saat ini tengah berada dalam ketidakpastian: rivalitas negara besar makin tajam, konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah belum menemui jalan keluar, sehingga turut memengaruhi suplai energi dan stabilitas ekonomi global. Kondisi ini nyatanya berdampak langsung ke masyarakat, mulai dari harga bahan pokok, peluang kerja, hingga investasi.
Dalam forum diskusi yang sama, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menekankan pentingnya Indonesia tetap lincah membaca peta geopolitik dan memperkuat jejaring internasional. Fragmentasi dan persaingan global membuat negara-negara berkembang praktis harus sigap beradaptasi. Indonesia mempertahankan semangat bebas aktif, tetapi kini lebih fleksibel dalam tampil dan berinteraksi dengan berbagai pihak.
Pendekatan ini, menurut para pakar hubungan internasional, disebut hedging. Indonesia tidak memihak blok mana pun sepenuhnya, melainkan tetap menjalin hubungan dengan seluruh kekuatan utama. Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menambahkan bahwa strategi ini telah berkembang menjadi resilience-based hedging, di mana ketahanan dalam negeri dijaga agar negeri ini bisa bertahan di tengah ketidakpastian dunia.
Keterlibatan aktif Indonesia di G20, ASEAN, BRICS, dan forum-forum lain bukanlah sebatas ‘hadir-ikut ramai’, tetapi benar-benar untuk melindungi kepentingan nasional dalam dinamika global yang keras. Kendalanya, pesan strategis ini sering kurang sampai ke publik. Media biasanya hanya memuat dokumentasi pertemuan atau pemberitaan seremonial politik luar negeri, tanpa membahas esensi diplomasi yang dijalankan.
Situasi komunikasi yang hanya berputar di level elite seperti inilah yang dinilai problematik oleh Anggy. Penjelasan pemerintah sering menggunakan bahasa teknokratis yang sulit diterjemahkan ke dalam situasi sehari-hari masyarakat. Akibatnya, publik lebih mudah menganggap diplomasi sebagai kegiatan protokoler belaka.
Zaman sekarang, ketika narasi viral bisa membentuk persepsi publik, penjelasan yang transparan dan mudah dimengerti menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memastikan narasi kebijakan luar negeri dapat diakses semua kalangan, sehingga manfaat ekonomi, keamanan, dan peluang kerja hasil diplomasi bisa jelas terasa. Komunikasi publik hendaknya tak sekadar menjadi pelengkap, melainkan diintegrasikan ke dalam strategi diplomasi nasional.
Pengelolaan pesan di media sosial pun menuntut kedalaman, bukan hanya kuantitas. Bila negara hanya sibuk mendengungkan keberhasilan tanpa substansi yang jelas, risiko perpecahan opini dan kesalahpahaman bisa meningkat di tingkat masyarakat.
Pada akhirnya, sesuai tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia harus mampu mengkomunikasikan setiap langkah diplomasi sebagai kebutuhan, bukan sekadar kewajiban. Diplomasi bukan hanya untuk memperoleh pengakuan luar negeri, melainkan juga agar seluruh masyarakat memahami dan mendukung arah strategis yang diambil pemerintah.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
