Pada konferensi IPGSC yang diadakan oleh Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada 23–24 Oktober 2025, isu strategis seputar kecerdasan buatan (AI), tantangan siber, serta dinamika geopolitik menjadi perhatian utama dalam diskusi publik. Raden Wijaya Kusumawardhana, yang hadir atas nama Menteri Komunikasi dan Digital, membawa perspektif tentang bagaimana kemajuan digital tidak hanya membawa peluang namun juga ancaman serius bagi tatanan global maupun nasional.
Dewasa ini, data serta algoritma bertransformasi menjadi aset utama bagi negara maupun korporasi. Teknologi digital bahkan diibaratkan sebagai tulang punggung kekuatan politik dan ekonomi dunia. Perkembangan AI, misalnya, mempercepat lahirnya inovasi di berbagai bidang, tapi secara bersamaan turut membentuk pola kompetisi baru antarpenguasa dunia.
Menariknya, ia menyoroti fenomena dari Tiongkok, dengan kemunculan DeepSeek yang dinilai mampu mengganggu peta persaingan teknologi kecerdasan buatan yang sebelumnya didominasi korporasi Barat. Dengan modal investasi yang relatif rendah sekitar 6,5 juta dolar AS, kehadiran DeepSeek menurunkan valuasi pasar AI global dari 1 miliar dolar menjadi 969 juta dolar AS, menandakan awal perubahan besar di industri teknologi digital yang terus bergerak secara dinamis dan sangat kompetitif.
Lebih jauh, konflik bersenjata semisal antara Iran dan Israel serta peperangan Rusia dengan Ukraina memberikan gambaran nyata pemanfaatan AI dalam aspek militer, pengumpulan intelijen, hingga penggunaan senjata otonom. Sifat AI yang bisa dipakai ganda (dual-use), keterkaitannya dengan industri semikonduktor, serta peluang penetapan standar internasional oleh negara maju menciptakan tantangan geopolitik baru. Negara-negara berteknologi maju kian berperan dalam penentuan norma teknologi dunia, sementara negara lain dihadapkan pada dilema ketergantungan yang berisiko tinggi.
Pada aspek ancaman digital, Raden Wijaya menekankan bahwa serangan siber kini bersifat tanpa batas geografis dan sulit diidentifikasi. Teknologi yang seharusnya mendorong kemajuan masyarakat sipil kini kian rawan diperalat untuk tujuan destruktif. Infrastruktur digital, algoritma, perangkat lunak, dan cloud computing yang awalnya dirancang demi efisiensi, ternyata berpotensi dimanipulasi untuk sabotase, spionase, maupun penetrasi ilegal jaringan digital. Negara dan aktor non-negara—mulai dari kelompok kriminal, hacktivist sampai organisasi ekstremis—bisa memanfaatkan berbagai celah keamanan untuk menyerang data publik, infrastruktur penting, atau sistem layanan masyarakat.
Karakter serangan siber dikenal asimetris, memberi peluang bagi kelompok kecil atau individu dengan sumber daya terbatas untuk menimbulkan kerusakan besar dengan teknik seperti malware atau serangan zero-day. Ruang siber telah berubah menjadi arena operasi tanpa batasan kapasitas, di mana ancaman berasal dari berbagai arah tanpa bisa diprediksi secara pasti.
Tantangan berikutnya adalah tingkat kerumitan dan ambiguitas serangan digital yang tinggi, mengingat mayoritas serangan kerap dilakukan secara tidak langsung melalui perantara seperti sindikat kriminal, pakar teknologi lepas, bahkan perangkat otomatis yang dikendalikan dari luar kartel negara. Kecerdasan buatan memperluas cakupan ancaman dengan mempercepat terjadinya serangan otomatis, produksi konten hoaks, serta eksplorasi titik lemah pada sistem digital dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya.
Tidak hanya sampai di situ, dimensi informasi dalam ranah siber pun sangat penting. AI generatif kini mampu memproduksi berita palsu, propaganda digital, serta menyebarkan disinformasi sistemik yang bisa merusak kepercayaan publik, menggoyahkan ketahanan sosial, dan melemahkan otoritas institusi negara.
Melalui semua ancaman tersebut, jelas bahwa permasalahan siber tak lagi sekadar isu teknis—melainkan problem strategis yang dapat mengganggu kedaulatan digital, menghadirkan bahaya terhadap keamanan nasional, serta memicu instabilitas politik. Indonesia perlu menata strategi ketahanan siber yang matang, memperkuat mekanisme pencegahan, serta menumbuhkan ekosistem talenta digital agar memiliki kendali penuh atas teknologi kritikal yang makin membaur dalam kehidupan rakyat.
Raden Wijaya menyoroti bahwa langkah konkret harus dimulai dengan memperkuat riset kecerdasan buatan, investasi pada sumber daya manusia digital, serta membangun sistem keamanan mikroprosesor dan perlindungan infrastruktur penting nasional. Kompetisi global dalam kecerdasan buatan hanya dapat dihadapi jika Indonesia mampu membangun kedaulatan digital tanpa mengabaikan aspek keamanan.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa masa depan bangsa akan sangat bergantung pada kemampuan Indonesia tidak hanya dalam mengadopsi teknologi terbaru, namun juga dalam mengamankan, mengelola, dan mempertahankan setiap elemen teknologi demi kepentingan nasional, sehingga Indonesia tidak menjadi korban, melainkan menjadi pelaku utama dalam dunia digital yang terus berubah.
Sumber: AI Dan Ancaman Siber Menguji Kedaulatan Digital Indonesia Di Tengah Persaingan Global
Sumber: AI, Geopolitik, Dan Ancaman Siber: Tantangan Kedaulatan Digital Indonesia Di Era Kompetisi Teknologi Global
