Dalam sebuah forum bergengsi di Universitas Indonesia pada Oktober 2025, Dr. Sulistyo, yang menjabat sebagai Deputi BSSN untuk Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan serta Pembangunan Manusia, mengangkat isu krusial mengenai ancaman di era digital. Di hadapan peserta International Postgraduate Student Conference (IPGSC), Sulistyo menilai bahwa ruang siber telah membentuk realitas baru yang sangat berbeda dari ranah tradisional seperti daratan, wilayah laut, maupun udara, karena ketiadaan batas fisik dan ketidakhadiran yurisdiksi maupun otoritas tunggal yang menangani seluruh aktivitas di dalamnya.
Fenomena ini, menurut Sulistyo, membawa konsekuensi strategis terhadap keamanan dan stabilitas global, karena perbedaan mencolok antara ruang siber yang tidak berbatas dan domain-konvensional yang selalu melekat pada kedaulatan negara. Ia menekankan bahwa penghilangan batas negara di dunia maya telah menantang pemahaman klasik tentang kedaulatan.
“Dengan ruang siber yang menerobos batas-batas negara secara instan, ancaman cyber dapat dilancarkan oleh individu atau kelompok dari mana saja dan berakibat pada siapa pun tanpa terkecuali,” ujar Sulistyo dalam pidatonya.
Beragam Permasalahan Akibat Karakter Rusabatas Ruang Siber
Dalam perkembangan Tatatanan keamanan saat ini, tindakan siber menimbulkan persoalan signifikan. Serangan digital terhadap infrastruktur penting, serbuan propaganda, serta penyebaran data palsu kerap meluas tanpa memperhitungkan batas negara, berlangsung hanya dalam hitungan detik. Hal ini mendatangkan tantangan besar dalam atribusi penyerang, pelaksanaan hukum, dan mempersulit usaha kolektif untuk menanggapi tindak kejahatan tersebut.
Oleh karena itu, negara-negara dihadapkan pada dilema baru: bagaimana mempertahankan kedaulatan pada domain tanpa teritori yang jelas? Apakah negara punya kapasitas untuk membuat aturan yang dapat ditaati di ruang tanpa wilayah fisik ini? Era digital membuka pintu seluas-luasnya bagi pelaku non-negara, baik itu peretas individual maupun kelompok berafiliasi dengan pemerintah, untuk menggelar operasi lintas wilayah tanpa perlu melintasi perbatasan negara secara tradisional.
Dr. Sulistyo juga menyoroti bahwa keberadaan dunia maya yang tidak mengenal batas telah mengubah paradigma ancaman terhadap negara. Penyusupan sistem siber mampu memberi dampak besar tanpa harus melalui mekanisme perang konvensional seperti pengerahan pasukan ataupun okupasi wilayah—tetapi tetap saja bisa menghasilkan krisis ekonomi, intervensi politik internal, bahkan mengguncang tatanan kawasan.
Sementara itu, semakin tajamnya kompetisi di antara kekuatan-kekuatan besar dunia, menjadikan ruang maya tidak hanya sebagai medium interaksi, melainkan sebagai lapangan persaingan strategis dan inovasi teknologi modern. Kecanggihan AI, komputasi kuantum, telekomunikasi generasi terbaru, dan eksploitasi perangkat digital, kini menjadi alat kompetisi antarnegara yang memperluas ranah geo-strategis dalam aspek virtual.
Langkah Indonesia dalam Menangani Tantangan Siber Global
Indonesia menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat kerangka diplomasi dan membangun solidaritas di antara negara-negara agar tata kelola ruang siber tetap bersifat terbuka dan adil terutama bagi kepentingan negara berkembang. Prinsip politik bebas aktif yang dijadikan dasar, memastikan Indonesia tetap menjadi aktor yang memperjuangkan kepentingan kolektif dan menghindari dominasi sepihak dalam pengelolaan ruang digital global.
Upaya itu, menurut Sulistyo, ditempuh melalui keikutsertaan aktif dalam berbagai forum internasional seperti ASEAN, PBB, serta lembaga multilateral lain. Indonesia berinisiatif mendukung pembentukan kode etik dan norma perilaku negara di ruang maya, penguatan langkah-langkah pembangunan rasa saling percaya, serta pengembangan sistem penanganan insiden yang melibatkan kerja sama lintas negara. Selain itu, kapasitas kawasan untuk menghadapi ancaman siber senantiasa diperkuat melalui upaya sinergis di tingkat regional.
Ia pun menyampaikan pentingnya membangun ketahanan siber nasional berbasis sistem adaptif dan responsif yang berkelanjutan. Ada tiga prioritas utama yang diidentifikasi Dr. Sulistyo. Pertama, modernisasi perangkat keamanan siber beserta peningkatan kapasitas pertahanan nasional. Kedua, mendorong kolaborasi intensif lintas negara; mengingat ruang siber tidak dapat sepenuhnya diamankan oleh satu negara saja. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia unggul di bidang siber sehingga mampu beradaptasi dalam dinamika ekosistem digital internasional.
“Stabilitas keamanan di ruang siber tidak dapat dipisahkan dari keamanan global,” tegas Dr. Sulistyo di akhir sambutannya. “Kita membutuhkan kerja sama lintas batas, sebab keamanan masing-masing negara telah saling terkait erat di era tanpa sekat geografis ini.”
Sumber: Ruang Siber Yang Borderless Mengubah Peta Keamanan Internasional, Ini Sikap Indonesia
Sumber: Ruang Siber Yang Borderless Dan Implikasinya Bagi Keamanan Internasional: Perspektif Indonesia
