Kolaborasi antara regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diadakan untuk menyusun regulasi yang lebih efektif dalam menghadapi kejahatan siber. Seminar “Membangun Ketahanan Siber di Era Digital Banking” di Bandung membahas pentingnya kerjasama antara tiga lembaga strategis dalam industri perbankan. Moderator acara, Bahrullah Akbar, menekankan perlunya regulasi yang lebih jelas untuk mempermudah Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam menghadapi ancaman siber yang semakin rumit.
Seminar bertujuan meningkatkan kesadaran dan kesiapan perbankan dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, terutama di BPD di seluruh Indonesia. Pembicara utama, Ruby Alamsyah, CEO & Chief Digital Forensic PT Digital Forensic Indonesia, menyoroti pentingnya Cyber Risk Management yang kuat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dia juga menekankan integrasi sistem IT internal dengan vendor, switcher, dan layanan BI Fast.
Kerjasama antara sektor publik dan swasta juga ditekankan dalam meningkatkan ketahanan siber perbankan. Seminar ini dihadiri oleh komisaris dari BPD di seluruh Indonesia, menyoroti pentingnya kolaborasi dan sinergi antara lembaga terkait. Melalui acara ini, diharapkan FKDK BPDSI terus memimpin peran dalam memperkuat ketahanan siber perbankan untuk mengurangi kejahatan siber dan menjaga keamanan sektor perbankan di era digital.
