Badan Pangan Nasional (Bapanas) diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara optimal untuk memastikan ketersediaan pangan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Pemerhati Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono (BHS), Bapanas seharusnya fokus pada memperkuat sistem logistik pangan, menurunkan daerah dengan kekurangan pangan, dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi. BHS juga menekankan pentingnya peran Bapanas dalam menjembatani berbagai kepentingan pangan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan serta pihak terkait lainnya.
Dalam upayanya mengelola pangan, Bapanas diharapkan mampu memastikan bahwa lahan pertanian Indonesia yang seluas 7 juta hektar dapat menghasilkan produksi pangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bahkan dapat mencadangkan untuk ekspor. BHS menyoroti bahwa dengan hasil produksi yang optimal, Indonesia seharusnya dapat mencapai kemandirian pangan tanpa perlu mengimpor komoditas pangan.
BHS juga menegaskan bahwa Bapanas harus dapat memastikan koordinasi anta•ra semua stakeholder pangan untuk mencapai target pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Koordinasi antara kebutuhan pupuk, pengairan, bibit, dan pemecahan masalah hama harus diatur dengan baik oleh Bapanas. Sebagai lembaga pusat informasi, Bapanas diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat tentang kebutuhan dan ketersediaan pangan di berbagai daerah.
Melalui evaluasi kinerja yang baik, pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa Bapanas mampu menjalankan tugasnya dengan efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait pangan di Indonesia. Jika dalam kurun waktu tertentu tidak terjadi perubahan yang signifikan, maka perlu dipertimbangkan untuk membubarkan Bapanas guna menghindari pemborosan anggaran. Keterlibatan Satgas Pangan, Bulog, dan kementerian terkait diharapkan dapat menjadi alternatif yang efektif jika Bapanas tidak mampu berfungsi dengan baik.
