Fraksi Gerindra Kritik Efisiensi Birokrasi dan Belanja Publik dalam KUA-PPAS Pangandaran 2027
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pangandaran menyoroti Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dengan tajam. Dalam rapat yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, Sekda, serta Kepala SKPD dan Camat se-Kabupaten Pangandaran, Fraksi Gerindra memberikan pandangan kritis dan rekomendasi strategis untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Proyeksi Pendapatan dan Efisiensi Birokrasi
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pangandaran, Dede Supratman, menegaskan perlunya optimalisasi sumber pendapatan daerah tanpa memberatkan masyarakat. Pengelolaan pajak dan retribusi harus dilakukan secara bijaksana, transparan, dan berbasis digitalisasi. Fraksi Gerindra juga memperhatikan proyeksi dana alokasi transfer dari pemerintah pusat serta kontribusi dividen BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Terkait dengan belanja publik, Gerindra menekankan pentingnya pengendalian pengeluaran pegawai dan evaluasi birokrasi untuk mendukung pembangunan. Alokasi belanja modal harus memberikan dampak langsung pada pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan fasilitas umum.
Menjawab Aspirasi Reses dan Isu Strategis
Fraksi Gerindra menyoroti perlunya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 yang menggambarkan aspirasi masyarakat. Sectonang melalui reses anggota DPRD dan merespons dinamika lokal. Beberapa sektor yang menjadi prioritas termasuk penguatan sektor pertanian, UMKM, pariwisata, ketahanan pangan, dan penanganan sampah.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya validitas data penerima bantuan sosial untuk memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran. Meskipun memberikan kritik, Fraksi Gerindra menyatakan kesiapannya untuk terus berdiskusi dengan Badan Anggaran, Komisi, dan TAPD dalam pembahasan anggaran selanjutnya.
Sumber: Dailypangandaran
