Pangandaran Siap Hadapi Tantangan Fiskal di Akhir Tahun
Pangandaran, 12 Agustus 2026 – Kabupaten Pangandaran bersiap menghadapi tantangan fiskal yang mungkin muncul di penghujung tahun dengan langkah preventif yang tegas. Diskusi yang digelar di DPRD Pangandaran pada 8 Agustus 2026 menjadi momentum penting untuk menjaga kelangsungan keuangan daerah.
Komisi IV DPRD Pangandaran Evaluasi KUA dan PPAS dengan Ketat
Di bawah pimpinan Jalaludin, Komisi IV DPRD Pangandaran secara cermat memeriksa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keselarasan yang presisi antara pendapatan dan belanja daerah.
Jalaludin menegaskan pentingnya disiplin anggaran sebagai pembelajaran berharga dari masa lalu. Belanja yang tidak didasarkan pada pertimbangan pendapatan yang realistis dapat berujung pada masalah utang daerah yang kompleks.
Efisiensi Anggaran Tanpa Mengorbankan Pelayanan Dasar
Di tengah pengetatan fiskal, Komisi IV menegaskan perlunya efisiensi anggaran tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar dianggap sebagai prioritas yang tidak boleh dikompromikan.
Legislator Pangandaran yakin bahwa APBD Perubahan 2026 harus berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Setiap pengeluaran diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik demi kepentingan bersama.
Dengan langkah-langkah preventif yang diambil, Pangandaran siap menghadapi tantangan fiskal dengan kewaspadaan dan tanggung jawab. Semua pihak berkomitmen untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah agar tidak terjerumus pada masalah gagal bayar yang merugikan.
