Ekspor SDA Ditata Ulang: Langkah Pemerintah Menuju Tata Kelola yang Lebih Optimal
Pemerintah terus menguatkan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam ekspor komoditas strategis.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa kehadiran DSI tidak hanya sebagai tambahan birokrasi, tetapi untuk memperbaiki tata kelola ekspor SDA agar memberikan nilai tambah optimal bagi negara.
Mekanisme Baru untuk Penguatan Pengawasan dan Nilai Tambah
Dony Oskaria menyampaikan bahwa mekanisme baru ini akan memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik yang dapat mengurangi penerimaan negara, seperti under-invoicing dan transfer pricing. Dengan DSI, diharapkan pendapatan negara dapat diawasi dengan lebih baik.
Lebih lanjut, tata kelola yang lebih transparan juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam rantai ekspor SDA, termasuk perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki masyarakat. Hal ini akan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dari peningkatan profit perusahaan.
Dukungan dari Pihak Terkait
PT Aneka Tambang Tbk (Antam) juga mendukung langkah pemerintah ini. Wisnu Danandi Haryanto, Corporate Secretary Division Head Antam, menyatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan agenda nasional untuk memperkuat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas strategis Indonesia.
Menurut Wisnu, penguatan tata kelola ekspor dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi produk hilir Indonesia dalam rantai pasok global serta mendukung agenda industrialisasi nasional yang berkelanjutan.
Keberlakuan kebijakan per 1 Juni 2026 juga mewajibkan devisa hasil ekspor komoditas strategis ditempatkan di perbankan nasional. Hal ini diharapkan dapat memperkuat likuiditas valuta asing di dalam negeri serta meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan nasional.
Dengan langkah ini, pemerintah menunjukkan konsistensi dalam menjalankan kebijakan strategis untuk memperoleh manfaat yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
