Kasus dugaan kebocoran data pribadi kembali menjadi sorotan dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat terkait keamanan informasi digital. Hal ini menunjukkan bahwa banyak penyelenggara sistem elektronik, baik instansi pemerintah maupun perusahaan, belum sepenuhnya mematuhi standar keamanan yang diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Menurut pendapat Arie Lukman, pendiri LNP Law Office, masalah ini disebabkan oleh kurangnya tata kelola data dan kekurangan transparansi terhadap pemilik data.
Setiap individu berhak untuk mengetahui bagaimana data pribadinya dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Adapun menurut UU PDP, pengendali data harus memprioritaskan keamanan dan akuntabilitas, karena undang-undang tersebut memberikan sanksi hukum yang jelas. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum menyeluruh bagi pemilik data, termasuk hak untuk mendapatkan informasi mengenai penggunaan data, mengakses data, memperbaiki data yang tidak akurat, menghapus data, membatasi pemrosesan data, menarik persetujuan, mengajukan keberatan terhadap pemrosesan data otomatis, dan mendapatkan ganti rugi atas penyalahgunaan atau kebocoran data.
UU PDP juga mengatur kewajiban bagi pengendali data, seperti memiliki dasar hukum yang jelas dalam pemrosesan data, menyediakan mekanisme pengaduan bagi pemilik data, melaporkan insiden kebocoran data, dan menerapkan keamanan teknis, prosedural, dan organisasi yang memadai. LNP Law Office, sebagai firma hukum yang fokus pada teknologi dan keamanan data, menyediakan layanan pendampingan bagi korban kebocoran data, konsultasi kepatuhan UU PDP, penyusunan kebijakan perlindungan data, dan penyelesaian sengketa antara pengguna dan pengendali data.
Arie menekankan bahwa kasus kebocoran data harus menjadi momentum bagi perusahaan untuk meningkatkan tata kelola data pribadi. Kepatuhan terhadap UU PDP bukan hanya sebuah kewajiban administratif, tetapi juga fondasi kepercayaan digital di Indonesia. LNP Law Office adalah firma hukum yang berbasis di Jakarta dan berkomitmen dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat serta mendukung perusahaan dalam menerapkan tata kelola data sesuai dengan regulasi yang berlaku.
