Kebijakan pembatasan operasional angkutan barang selama 16 hari menjelang dan setelah Lebaran 2025 telah menjadi perdebatan hangat. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono dari Fraksi Gerindra, mengkritik langkah ini yang diambil pemerintah. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menghambat distribusi logistik dan berdampak negatif pada perekonomian.
Bambang Haryo memperdebatkan bahwa pembatasan tersebut dapat menyebabkan kelangkaan barang, mendorong inflasi, dan mengakibatkan kesulitan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok setelah Lebaran. Ia mengkhawatirkan bahwa setelah periode libur panjang, industri akan bergerak bersama untuk mendistribusikan produk-produk yang tertahan, menyebabkan kemacetan dan kelangkaan transportasi logistik akibat penumpukan barang.
Sementara itu, dia juga menyoroti keberhasilan beberapa kebijakan pemerintah dalam mengurai kepadatan pemudik, seperti perpanjangan libur sekolah, kebijakan Work From Anywhere (WFA) sebelum Lebaran, dan percepatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Selain itu, pemerintah juga meningkatkan program mudik gratis dengan kapasitas angkutan laut, transportasi publik, dan angkutan darat.
Meskipun Bambang Haryo mengkritik kebijakan pembatasan angkutan barang, dia juga menyarankan pemerintah untuk mengatasi kemacetan dengan menggunakan jalur alternatif di Pulau Jawa dan mengatur pola perjalanan yang lebih fleksibel. Dia berharap pemerintah dapat mengevaluasi ulang kebijakan tersebut untuk tidak menghambat roda ekonomi dan memastikan kelancaran arus logistik selama Lebaran.
