Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah menyampaikan tanggapan terhadap skandal korupsi yang terkait dengan ekspor dan impor minyak mentah di PT Pertamina. Sebuah penyelidikan oleh Kejaksaan Agung telah mengungkapkan potensi manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan dukungan penuh dari pemerintah terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.
Menyusul pernyataan itu, Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmennya untuk memberantas korupsi di semua sektor, termasuk lembaga negara dan BUMN. Pemerintah mendukung langkah-langkah hukum yang diambil oleh Jaksa Agung sebagai bagian dari upaya lebih luas dalam memberantas korupsi. Reformasi di Pertamina diharapkan dapat memperkuat posisi perusahaan dan meningkatkan profesionalisme. Pertamina dianggap sebagai salah satu pilar ekonomi utama Indonesia, oleh karena itu, pembersihan menyeluruh dianggap vital untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penanganan kasus penipuan bahan bakar sebagai prioritas pemerintah dalam melakukan reformasi sektor migas negara. Dia menekankan bahwa kepentingan rakyat harus menjadi yang utama dalam upaya membersihkan dan menegakkan aturan. Pemerintah dan Pertamina sebagai aset nasional diperintahkan untuk bekerja sama dalam melakukan reformasi yang diperlukan, agar Pertamina muncul sebagai perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan.
