Prabowo Urges Entrepreneurs: Retain Foreign Exchange in Indonesian Banks

by -28 Views

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan kebijakan terbaru pemerintah yang mengatur penyimpanan hasil ekspor dari sektor sumber daya alam. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor yang akan berlaku mulai 1 Maret 2025. Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam Indonesia demi kemakmuran bangsa dan rakyat. Dengan menyimpan devisa dalam negeri, diharapkan dapat meningkatkan cadangan devisa Indonesia dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Hingga saat ini, dana devisa hasil ekspor, terutama dari sektor alam, banyak disimpan di luar negeri sehingga manfaatnya untuk rakyat Indonesia kurang optimal. Prabowo menyatakan bahwa kebijakan 100% penyimpanan hasil ekspor berlaku khusus untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, dengan pengecualian sektor minyak dan gas yang masih mengacu pada ketentuan PP 36 tahun 2023.

Dengan penerapan kebijakan ini, Prabowo memperkirakan pendapatan ekspor Indonesia dapat meningkat hingga 80 miliar dolar AS. Dia optimis bahwa langkah ini akan membawa peningkatan yang signifikan dalam pendapatan ekspor negara, dengan harapan hasilnya akan lebih dari 100 miliar dolar AS setelah satu tahun kebijakan ini diterapkan.