Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru saja mengungkapkan delapan kebijakan yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025. Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan kondisi ekonomi negara. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis, THR, dan bansos yang direncanakan akan diimplementasikan sepanjang tahun ini. Penjelasan lengkap mengenai kebijakan-kebijakan tersebut disampaikan oleh Prabowo saat konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Dalam keterangannya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melaksanakan langkah-langkah strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga memberikan rincian tentang delapan kebijakan penting yang bertujuan merangsang pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama. Beberapa di antaranya mencakup kenaikan UMP tahun 2024, penyaluran bansos seperti PKH dan Kartu Sembako, serta pemberian THR bagi ASN dan pekerja swasta. Selain itu, ada juga stimulus ekonomi yang akan diberlakukan pada bulan Ramadhan dan Lebaran, serta paket stimulus ekonomi lainnya seperti diskon tarif listrik dan pajak penjualan barang mewah.
Prabowo juga mempertimbangkan pentingnya program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu kebijakan yang diyakininya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah. Ia juga mengungkapkan rencana terkait pengelolaan BUMN dengan pembentukan dana investasi nasional yang disebut Danantara, sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi negara. Begitu pula, kebijakan lain seperti FLPP, pembangunan kawasan industri, dan revisi peraturan yang mendukung berusaha, juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendongkrak ekonomi.
Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat terkait lainnya dalam pengumuman kebijakan ekonomi tersebut, menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi agar hasil yang maksimal dapat tercapai dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Segala upaya dan kebijakan tersebut juga menyoroti dukungan terhadap sektor ekspor Sumber Daya Alam dan kebijakan internasional sebagai fokus utama.
