Penambahan Kementerian di Indonesia menjadi topik pembicaraan dalam waktu belakangan ini. Menurut Bambang Haryo Soekartono, anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, penambahan jumlah kementerian dapat dilakukan jika sesuai dengan kebutuhan negara dan efisiensi pengelolaan. Menurutnya, Indonesia sebagai negara besar dengan tantangan kompleks memerlukan peningkatan jumlah menteri. Dalam hal ini, ia melihat Malaysia, Myanmar, dan Singapura memiliki lebih banyak menteri meskipun ukuran negaranya lebih kecil dibandingkan Indonesia.
Salah satu wacana adalah pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Bambang Haryo Soekartono, ini adalah langkah yang baik untuk memberikan fokus yang lebih baik pada pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan di Indonesia dianggap masih kurang sehingga memerlukan pembenahan. Sementara itu, kebudayaan Indonesia juga perlu diperhatikan untuk menjaga keberagaman budaya yang ada. Menurutnya, hal ini tidak hanya berkaitan dengan karakter bangsa, tetapi juga dapat berdampak positif pada sektor ekonomi, khususnya dalam bidang pariwisata budaya.
Di samping itu, Bambang Haryo Soekartono juga mengusulkan pembentukan satu kementerian yang khusus mengurus sektor pangan. Ia juga menyoroti pemisahan antara penerimaan dan pengeluaran negara, mirip dengan yang diterapkan di Malaysia. Menurutnya, hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan tata kelola sektor-sektor tersebut.
Poin penting dari penambahan atau pemisahan Kementerian adalah keefektifan, efisiensi, proporsionalitas beban tugas, dan kesinambungan kebijakan. Bambang Haryo Soekartono menekankan pentingnya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, penambahan wakil menteri juga bisa menjadi solusi bagi Kementerian dengan beban tugas yang padat, seperti Kementerian Perhubungan.
