WASHINGTON — Para pemimpin militer Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) telah bertemu untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu tahun. Pertemuan virtual ini diharapkan dapat memperbaiki hubungan antara militer kedua negara.
Telekonferensi video ini diadakan setelah Presiden AS Joe Biden dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, sepakat untuk memulihkan hubungan militer yang memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi setelah mantan ketua House of Representatives, Nancy Pelosi, berkunjung ke Taiwan pada bulan Agustus 2022 lalu.
Kantor Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS, Jenderal Angkatan Udara Charles Q. Brown, menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Brown membahas beberapa isu keamanan regional dan global dengan Kepala Staf Gabungan Departemen Komisi Pusat Militer (CMC) Angkatan Darat Tiongkok, Jenderal Liu Zhenli.
Pejabat Pentagon mengatakan bahwa komunikasi militer ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan perhitungan yang dapat memicu konflik.
Bulan lalu, Brown mengatakan bahwa ia telah mengirim surat pengantar kepada Liu. Dalam surat tersebut, Brown menyatakan keterbukaannya untuk bertemu.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa Liu menekankan bahwa kunci untuk membangun hubungan militer antara AS dan Tiongkok yang sehat, stabil, dan berkelanjutan adalah agar AS memiliki pemahaman yang benar tentang Tiongkok.
Beberapa analis mengatakan bahwa Tiongkok sedang mencari ambiguitas dalam hubungan pertahanan untuk membatasi apa yang mereka lihat sebagai provokasi militer AS di wilayah tersebut.
Hubungan diplomatik antara Washington dan Beijing masih belum pulih, terutama setelah AS menjatuhkan sebuah balon udara yang diduga sebagai mata-mata Tiongkok pada bulan Februari.
Sementara itu, mengenai masalah Taiwan, yang dianggap sebagai urusan dalam negeri Tiongkok, Liu mengatakan bahwa angkatan bersenjata Tiongkok akan dengan tegas mempertahankan kedaulatan negara dan integritas teritorialnya. Liu juga meminta AS untuk menghormati kedaulatan teritorial Tiongkok, serta hak-hak dan kepentingan maritim Tiongkok di Laut China Selatan.
Liu muncul sebagai pesaing utama untuk menggantikan menteri pertahanan nasional Tiongkok, Jenderal Li Shangfu, yang diberhentikan dari jabatannya bulan lalu. Pada bulan September, Li dilaporkan sedang diselidiki atas dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan dan pengembangan peralatan militer.
Pada akhirnya, Li dijatuhi sanksi oleh AS pada tahun 2018 karena kesepakatan senjata yang diperolehnya dari Rusia dalam perannya sebelumnya. China telah menuntut agar sanksi tersebut dicabut.
Sumber: Republika.
