Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu sedang berupaya mempengaruhi para pemimpin Uni Eropa (UE) untuk mendesak Mesir agar menerima pengungsi dari Gaza, menurut laporan dari Financial Times (FT) pada hari Senin (30/10/2023).
Menurut laporan surat kabar Inggris tersebut, beberapa anggota UE, seperti Republik Ceko dan Austria, telah mengusulkan gagasan tersebut dalam pertemuan negara anggota pekan lalu. Meskipun beberapa negara Eropa, termasuk Inggris, Jerman, dan Perancis, telah menyatakan bahwa gagasan tersebut tidak sesuai dengan keinginan mereka.
Sebagai imbas dari konflik antara Israel dan Hamas, Mesir dengan tegas menolak menerima pengungsi Palestina. Namun, seorang diplomat yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada FT bahwa serangan berkelanjutan Israel di Gaza dapat membuat Kairo berubah pikiran.
“Sekarang adalah waktunya untuk meningkatkan tekanan pada Mesir agar mereka setuju,” kata pejabat tersebut seperti yang dikutip oleh Middle East Eye.
Meskipun Netanyahu mengajukan permintaan ini, para pemimpin pada akhirnya sepakat bahwa peran Mesir seharusnya adalah menyalurkan bantuan kemanusiaan. Saat ini, satu-satunya jalur untuk membantu Gaza adalah melalui penyeberangan Rafah ke wilayah Sinai yang dikendalikan oleh Mesir. Namun, Mesir tidak berkewajiban untuk menerima pengungsi.
Permintaan Israel ini muncul setelah dokumen intelijen Israel bocor ke media Israel Calcalist; laporan tersebut merinci rencana pemindahan paksa warga Palestina di Gaza ke semenanjung Sinai.
Israel juga melaporkan menawarkan sejumlah proposal kepada Mesir untuk membujuk mereka membuka pintu, termasuk menghapus sebagian besar utang internasional Mesir melalui Bank Dunia seperti yang dilaporkan oleh situs berita Israel, Ynet.
Namun, belum jelas apakah Israel memiliki pengaruh yang cukup di Bank Dunia untuk menghapus utang internasional Mesir.
Pengampunan utang sebelumnya telah digunakan oleh Amerika Serikat untuk mendukung kebijakan luar negeri mereka. Pada tahun 1991, AS dan sekutunya menghapuskan separuh utang Mesir sebagai imbalan atas partisipasi Mesir dalam koalisi anti-Irak selama Perang Teluk kedua.
Meskipun tekanan terus meningkat, Presiden Abdel Fattah el-Sisi menyatakan bulan ini bahwa negaranya menolak “setiap upaya untuk menyelesaikan masalah Palestina melalui jalur militer atau pengusiran warga Palestina secara paksa dari tanah mereka, yang akan merugikan negara Palestina.”
Referensi: Republika
