Pemerintah Cina meminta agar negara-negara besar mengambil posisi yang objektif terkait perang yang sedang terjadi di Jalur Gaza. Beijing menegaskan bahwa mereka tetap memegang teguh solusi dua negara untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, menyatakan bahwa sebagai penyandang presiden bergilir Dewan Keamanan PBB bulan ini, Cina terus bekerja sama dengan para pihak terkait untuk menghentikan pertempuran di Jalur Gaza. Wang juga menekankan bahwa Cina akan berusaha untuk meredakan krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Dia menekankan perlunya tindakan segera dari komunitas internasional, terutama negara-negara besar di luar kawasan, dalam mengambil posisi yang objektif dan adil serta memainkan peran konstruktif dalam meredakan krisis di Jalur Gaza.
Wang menyampaikan bahwa Cina mendukung perdamaian antara Israel dan Palestina melalui solusi dua negara. Dia menekankan bahwa Cina tetap berpihak pada perdamaian, kesetaraan, dan keadilan dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.
Pertempuran antara Israel dan kelompok Hamas di Gaza telah berlangsung selama sebulan. Hingga saat itu, jumlah korban warga Gaza yang tewas mencapai 10.305 jiwa, dengan lebih dari 4.200 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, korban luka melampaui 25 ribu orang.
Dewan Keamanan PBB masih menghadapi kebuntuan dalam menerbitkan resolusi gencatan senjata atau jeda kemanusiaan di Gaza. Sejumlah rancangan resolusi yang diajukan selalu terhalang oleh veto negara anggota tetap.
Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB telah empat kali gagal mengadopsi rancangan resolusi jeda kemanusiaan di Jalur Gaza. Rancangan resolusi dari AS dan Rusia juga gagal disahkan karena veto dari anggota Dewan Keamanan PBB lainnya.
Selain AS dan Rusia, Brasil juga mengajukan rancangan resolusi serupa yang juga gagal diadopsi karena veto AS. Sejumlah negara dan lembaga internasional menyatakan bahwa apa yang dilakukan Israel di Jalur Gaza telah melampaui tindakan pembelaan diri. Hal ini mengingat banyaknya korban dan kerusakan pada infrastruktur sipil di Gaza.
