Beberapa pejabat tinggi Inggris, termasuk Perdana Menteri Rishi Sunak, menolak adanya aksi unjuk rasa pro-Palestina yang dijadwalkan digelar pada 11 November 2023. Alasannya adalah karena tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan “Armistice Day”, yang merupakan momen penandatanganan kesepakatan gencatan senjata antara Sekutu dan Jerman pada Perang Dunia I.
Rishi Sunak menyatakan bahwa merencanakan aksi protes pada Hari Perdamaian adalah provokatif dan tidak sopan. Hal ini juga dapat menodai Cenotaph dan tugu peringatan perang lainnya, yang akan menjadi penghinaan bagi masyarakat Inggris dan nilai-nilai yang mereka junjung. Sunak telah meminta Menteri Dalam Negeri untuk mendukung Kepolisian Metro dalam melindungi kesucian Armistice Day dan Remembrance Sunday.
Menteri Dalam Negeri Inggris, Suella Braverman, menyebut aksi unjuk rasa pro-Palestina sebagai pawai kebencian dan sepenuhnya tidak dapat diterima untuk menodai Hari Perdamaian dengan pawai kebencian di London. Dia mengungkapkan kekhawatiran bahwa aksi ini dapat menyebabkan kekacauan, kekerasan, dan kerusakan publik. Braverman percaya bahwa Kepolisian Metropolitan akan mengupayakan keamanan publik seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya.
Sebelumnya, Braverman juga menyebut unjuk rasa pro-Palestina di negaranya sebagai pawai kebencian. Dia menilai bahwa ada banyak aktor jahat yang terlibat dalam demonstrasi tersebut dan menyerukan penghapusan Israel. Braverman menekankan perlunya tindakan tanpa toleransi terhadap anti-Semitisme dan mendesak kepolisian untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Selama hampir sebulan terakhir, ribuan warga Inggris telah melakukan aksi unjuk rasa pro-Palestina untuk mendesak agar agresi Israel di Jalur Gaza segera dihentikan.
