TEL AVIV – Tidak lagi menjadi rahasia, propaganda telah menjadi senjata Israel sejak awal gerakan Zionis. Seringkali hal ini menjadi upaya untuk membungkam kritik dunia di saat negara tersebut melakukan kejahatan di Palestina seperti yang terjadi dalam sembilan bulan terakhir.
Namas mesin perang ini, tentu tidak murah. Menurut laporan dari laman berita Israel-Palestina, +972 Magazine, kritik yang luas terhadap serangan Israel ke Gaza pada tahun 2021, menjadi salah satu alasan mengalirnya dana terbaru.
Berdasarkan investigasi the Seventh Eye pada Januari 2022, Kabinet Israel menyetujui proyek yang akan menyuntikkan dana hingga 100 juta shekel untuk mendanai propaganda pemerintah secara diam-diam di Amerika Serikat dan negara lainnya. Jumlah tersebut setara dengan 30 juta dolar AS atau sekitar Rp 485 miliar dengan kurs saat ini.
Dibawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Yair Lapid, inisiatif ini bertujuan untuk menghidupkan kembali rencana Kementerian Urusan Strategis Israel, yang sebelumnya ditutup pada tahun 2021. Rencananya adalah untuk mentransfer uang secara tidak langsung ke organisasi asing yang akan menyebarkan propaganda Israel di negara tempat mereka beroperasi, sambil menyembunyikan fakta bahwa mereka didukung oleh pemerintah Israel.
Proyek awalnya dikenal dengan nama “Solomon’s Sling” dan sekarang dikenal dengan nama “Concert” ini menjadi ujung tombak Kementerian Urusan Strategis dan mengubah wacana global tentang Israel, khususnya secara online. Misi Solomon’s Sling secara samar-samar digambarkan sebagai perjuangan melawan “delegitimasi” negara melalui “aktivitas kesadaran massa.”
Dalam rencana awal yang terungkap dalam serangkaian investigasi the Seventh Eye, Solomon’s Sling mendapat anggaran besar sebesar 256 juta shekel atau 80 juta dolar AS. Setenga dari jumlah tersebut akan berasal dari anggaran negara, dan setengahnya lagi dari individu kaya dan organisasi asing, terutama di Amerika Serikat.
Prinsip yang mendasari penggunaan Solomon’s Sling, dan secara umum ketergantungan industri hasbara pada badan-badan sipil untuk menyebarkan pesan-pesan pemerintah, adalah bahwa hasbara yang kuno sudah tidak lagi efektif. Kini, representasi pemerintah harus dilakukan secara lebih inovatif agar dapat menarik perhatian pemirsa.
Dinamika yang sama berlaku ketika perwakilan negara menggunakan media sosial. Pada tahun 2015, pemerintah memutuskan untuk membangun kembali Kementerian Urusan Strategis, yang sebelumnya hampir kosong, menjadi badan yang akan mengkoordinasikan kegiatan hasbara tidak resmi Israel.
Di bawah kepemimpinan Gilad Erdan, kementerian tersebut membangun jaringan organisasi, media, dan aktivis yang menyebarkan pesan politik atas nama pemerintahan Netanyahu dan lembaga keamanan. Ada yang melakukannya dengan mengorbankan anggaran pemerintah, ada juga yang dilakukan karena alasan ideologis.
