Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan rapat darurat dengan para menteri utama dan jaksa agung, menyusul keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk Israel menghentikan operasinya di Rafah, menurut laporan media lokal, Jumat (24/5/2025). Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 17.00 waktu setempat, menurut laporan portal berita Israel, Ynet.
Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa Menteri Kehakiman Yariv Levin, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Menteri Luar Negeri Katz, Ketua Dewan Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi, dan Jaksa Agung Gali Baharav-Miara akan ikut serta dalam rapat tersebut. Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk segera menghentikan serangan militer di Rafah, sebuah kota di selatan Jalur Gaza.
“Israel harus segera menghentikan serangan militer atau tindakan lain di wilayah Rafah yang dapat merugikan kelompok Palestina di Gaza, serta dapat menyebabkan kerusakan fisik secara total atau sebagian,” kata Ketua Hakim Nawaf Salam.
Perintah tersebut dikeluarkan sebagai tambahan atas tindakan sementara yang diminta oleh Afrika Selatan dalam kasus genosida yang sedang berlangsung sekarang terhadap Israel. Mahkamah Internasional mengatakan bahwa perubahan dalam perintah tersebut dipertimbangkan karena perubahan situasi akibat serangan di Rafah, tempat pengungsi Palestina mencari perlindungan dari perang.
Menurut badan-badan PBB, lebih dari 800 ribu orang telah meninggalkan kota tersebut karena invasi darat. Keputusan tersebut menyatakan bahwa Israel belum cukup mengatasi dan menghilangkan kekhawatiran yang timbul akibat operasi militer di Rafah.
Mahkamah Internasional juga meminta Israel untuk menjaga perbatasan Rafah tetap terbuka untuk akses tanpa hambatan terhadap layanan dasar dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Mahkamah Internasional memerintahkan Tel Aviv untuk melaporkan tindakan yang diambil berdasarkan perintah terbaru dalam waktu 1 bulan.
Sumber: Antara, Anadolu
Sumber: Republika
