Militer Filipina Mengonfirmasi Tidak Memprovokasi Konflik di Laut Cina Selatan

by -133 Views

MANILA — Juru bicara militer Filipina Medel Aguilar mengatakan Filipina tidak memprovokasi konflik di Laut Cina Selatan (LCS). Hal ini disampaikan dalam merespon tuduhan Cina yang mengatakan Manila mendekati teritorial Beijing.

“Filipina tidak memprovokasi konflik. Kami mengikuti hukum internasional dan kami hanya melaksanakan hukum domestik kami, artinya batas-batas teritorial laut dan zona ekonomi eksklusif kami dimana kami memiliki hak-hak berdaulat,” katanya pada stasiun televisi pemerintah, Selasa (26/12/2023).
Pernyataan ini disampaikan satu hari setelah surat kabar pemerintah Cina, People’s Daily menulis Filipina mengandalkan dukungan Amerika Serikat (AS) yang terus memprovokasi Cina dengan perilaku yang sangat berbahaya yang merusak perdamaian dan stabilitas kawasan.

Aguilar mengatakan Filipina tidak melakukan aktivitas yang membahayakan kapal-kapal dan pelautnya dalam bahaya. Ia menuduh balik Cina melakukan manuver berbahaya yang terkadang mengakibatkan tabrakan di laut.

“Mereka yang melakukan semua pelanggaran,” kata Aguilar.

Ketegangan antara Manila dan Beijing memanas beberapa bulan terakhir. Kedua belah pihak saling tuduh dalam perselisihan maritim, salah satunya pada bulan ini Cina dituduh menabrak kapal yang membawa panglima militer Filipina.

Kedutaan Besar Cina di Manila mengatakan Filipina menyebabkan ketegangan dengan mengirimkan pasokan pembangunan ke kapal angkatan laut yang terdampar di Second Thomas Shoal.

“Filipina, yang mendapat dukungan eksternal, menepis niat baik Cina dan menahan dan berulang kali menantang prinsip-prinsip dan batas-batas Cina,” kata kedutaan mengutip Kementerian Luar Negeri Cina.

Filipina kerap mengirimkan misi untuk mengirimkan pasokan ke tentara-tentara Filipina yang tinggal di kapal tua yang sengaja dibiarkan terdampar sejak 1999 untuk melindungi klaim maritim Filipina. Cina mengklaim hampir seluruh perairan LCS dengan apa yang mereka sebut sembilan garis titik-titik. Klaim ini tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam.

sumber : Reuters

Sumber: Republika