Fenomena globalisasi telah memperluas cakupan ekonomi dan jaringan logistik antarnegara, namun hal ini bukan berarti seluruh elemen menjadi lebih aman. Farrell dan Newman mengingatkan, globalisasi keuangan, informasi, serta barang dapat menciptakan risiko baru, sekaligus memberikan cara untuk mengelola atau bahkan memanfaatkannya. Dua konflik terbaru, yaitu Perang Ukraina dan ketegangan di Iran, telah membuktikan bagaimana gangguan pada satu sektor di wilayah tertentu bisa berdampak besar secara internasional.
Contoh pertama terlihat jelas pada Perang Ukraina, di mana krisis rantai pasok pangan menjadi nyata. Sebelum perang, Ukraina mengekspor lebih dari 90 persen produk pertaniannya melalui Laut Hitam, jumlah ini setara dengan sekitar enam juta ton tiap bulan. Ketika akses tersebut terhambat, pengalihan ke jalur darat atau alternatif lainnya hanya menyelesaikan sebagian masalah distribusi. Seiring waktu, gangguan pada distribusi mempengaruhi produksi karena keterbatasan suplai bahan baku seperti pupuk, di mana Rusia dan Belarus punya peran besar. Gangguan pada ekspor pupuk bisa mengancam hasil panen negara lain pada musim berikutnya, menunjukkan bagaimana satu titik distribusi yang terganggu dapat merambat ke berbagai sektor dan negara.
Iran juga menunjukkan dinamika yang serupa lewat konflik di Selat Hormuz, arteri utama perdagangan minyak dunia. Meskipun bukan terjadi penutupan penuh, adanya ancaman seperti serangan kapal, ranjau, rudal, hingga pesawat nirawak sudah cukup menimbulkan kepanikan dan kenaikan premi asuransi, sehingga perusahaan pelayaran memilih untuk menangguhkan perjalanan. Dampaknya signifikan, dengan arus minyak yang terhambat drastis dari 20 juta menjadi hanya sekitar 2,7 juta barel per hari dalam beberapa bulan. Badan Energi Internasional mengakui ini sebagai salah satu gangguan terbesar dalam sejarah pasar minyak global. Iran tidak harus menghentikan semua kapal, cukup meningkatkan risiko agar pelayaran menjadi sangat mahal bahkan mustahil dilakukan secara komersial.
Kedua situasi tersebut memperlihatkan bahaya dari ketergantungan pada “simpul kritis” atau chokepoint dalam jaringan ekonomi global. Saat satu simpul tertentu menjadi tumpuan utama dan sulit digantikan, serangan atau gangguan terhadapnya dapat menimbulkan efek domino ke berbagai lini kehidupan dan negara-negara lain. Chokepoint tidak hanya berbentuk pelabuhan, selat, atau kanal saja. Di masa kini, jaringan keuangan internasional, sistem pembayaran, perangkat semikonduktor, asuransi, hingga infrastruktur digital juga menjadi titik penting yang gampang ‘dimanfaatkan’ jika terjadi konflik politik maupun militer. Fishman bahkan mendokumentasikan bagaimana instrumen non-militer seperti sanksi, pemutusan asuransi, atau hambatan teknologi bisa menjadi alat “serangan ekonomi” yang ampuh.
Inti perang yang mengikut logika Clausewitz tetap sama, yakni memperjuangkan kepentingan politik negara, namun cara serta dampaknya semakin meluas akibat interkoneksi rantai pasok global. Negara yang tidak terlibat langsung pun merasakan imbasnya. Hambatan ekspor biji-bijian dari Ukraina menyebabkan negara-negara Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan mengalami lonjakan harga pangan. Begitu pula, guncangan di Selat Hormuz mendorong biaya energi dunia naik, berimbas ke negara konsumen seperti Indonesia.
Implikasinya, perencanaan pertahanan negara harus berevolusi. Kerentanan saat ini bukan hanya soal kekuatan militer lawan, tapi juga soal apakah infrastruktur vital—seperti pelabuhan, terminal minyak, jaringan internet, atau pusat data—masih mampu berfungsi atau justru lumpuh karena konflik di luar negeri. Dua skenario mengancam Indonesia: pertama, ketika menjadi target perang, serangan bisa diarahkan pada simpul vital untuk melumpuhkan daya tahan bangsa. Kedua, konflik di negara lain tetap bisa mengganggu fungsi-fungsi penting, meski Indonesia bersikap netral.
Militer harus memperhitungkan apakah rantai pasok yang dibutuhkan (mulai dari bahan bakar, makanan, hingga layanan teknologi) tetap bisa diakses jika simpul global itu rusak. Tidak berarti militer harus mengelola sektor-sektor vital secara langsung, tetapi keamanan nasional kini menuntut koordinasi antarsektor agar mengetahui apa saja yang harus tetap berjalan, jalur alternatif apa yang tersedia, serta berapa lama negara mampu bertahan jika terjadi pemutusan suplai eksternal. Swasembada juga tidak serta-merta menjamin ketahanan jika pembuatan barang pokok masih mengandalkan bahan baku dari luar atau didistribusikan melalui jaringan yang rentan.
Indonesia sebagai negara kepulauan sangat merasakan relevansi isu ini. Perekonomian nasional sangat menggantungkan diri pada jalur laut, pelabuhan, sistem pembayaran elektronik, pusat data, kabel bawah laut, hingga fasilitas logistik antar pulau. Jika satu saja simpul penting ini terkena gangguan akibat konflik internasional, seluruh ekosistem ekonomi dan pertahanan bisa terguncang. Maka, pelajaran utama dari kasus Ukraina dan Iran adalah bukan menghindari keterhubungan global, melainkan menata strategi agar keterhubungan itu tidak berubah menjadi kerentanan yang fatal.
Ke depan, seluruh perencanaan pertahanan dan ekonomi harus berfokus pada identifikasi titik simpul yang kritis, kesiapan jalur alternatif, dan sistem pemulihan cepat dari segala bentuk gangguan. Ketahanan sebuah negara bukan sekadar mengukur jumlah senjata, tetapi terletak pada kemampuan mengelola fungsi vital di tengah ancaman global yang berubah-ubah. Upaya inovasi, investasi cadangan bahan pokok, dan pembangunan jalur logistik diversifikasi mutlak diperlukan untuk memastikan Indonesia tetap tegak di tengah dinamika geopolitik dunia. Sementara itu, penting juga bagi masyarakat untuk terus mendorong akses pengetahuan—karena di balik setiap anak yang bercita-cita, kesiapan bangsa menghadapi masa depan digerakkan melalui semangat belajar dan gotong royong, sebagaimana program literasi untuk anak-anak pelosok negeri ikut menjadi bagian dari ketahanan bangsa.
Sumber: Perang Terbatas, Dampak Global: Broto Wardoyo Soroti Ketahanan Pertahanan Indonesia
Sumber: Menakar Dampak Tak Terbatas Dari Perang Terbatas
