Bupati Fadia Terlibat Skandal, Memanfaatkan Buruh Outsourcing untuk Kursi Pilkada

by -123 Views

Fadia Arafiq Terlibat Skandal Korupsi dengan Modus ‘Politik Outsourcing’

JAKARTA – Kasus korupsi kembali mencuat ke permukaan dengan melibatkan Bupati nonaktif, Fadia Arafiq, yang terlibat dalam skandal korupsi baru yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fadia diduga menggunakan kekuasaannya dengan memanfaatkan para pekerja outsourcing di lingkungannya untuk memilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Modus Baru ‘Politik Outsourcing’

KPK menemukan indikasi kuat bahwa Fadia memanfaatkan ketergantungan ekonomi para pekerja outsourcing dengan memaksa mereka untuk memberikan dukungan politiknya. Modus baru yang diungkap ini dikenal dengan istilah ‘politik outsourcing’ yang telah merugikan para pekerja yang harus memilih di antara kesejahteraan ekonomi dan kewajiban politik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa lembaga antirasuah tersebut menemukan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Fadia dalam memanfaatkan pekerja outsourcing untuk kepentingan politiknya. Hal ini terungkap dalam pengembangan kasus dugaan benturan kepentingan terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Dugaan Korupsi yang Menguntungkan Keluarga Fadia

Fadia diduga terlibat dalam kongkalikong pengadaan tender jasa outsourcing senilai puluhan miliar rupiah yang menguntungkan perusahaan milik keluarganya. Dari catatan KPK, perusahaan keluarga Fadia berhasil meraih keuntungan mencapai Rp 46 miliar dari tahun 2023 hingga 2026. Uang tersebut kemudian dialirkan ke kantong pribadi Fadia dan keluarganya.

Sebagai akibat dari skandal korupsi ini, Fadia Arafiq telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Selain itu, sejumlah mobil mewah milik Fadia juga disita sebagai barang bukti, termasuk Toyota Vellfire dan Wuling Air EV.

Atas perbuatannya, Fadia dijerat dengan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP. KPK menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas fakta-fakta terkait intervensi politik berbasis proyek ini secara menyeluruh.

Source link