Ketimpangan Antara Administrasi dan Ekonomi: Tantangan Pembangunan Desa di Indonesia
Belum lama ini, dua laporan penting yang berasal dari pemerintah memberikan gambaran kontras mengenai kondisi desa di Indonesia. Pada satu sisi, Statistik Potensi Desa (Podes) 2025 dari Badan Pusat Statistik menyoroti kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas administratif desa. Namun, pada saat bersamaan, data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi lewat KepMendes PDTT Nomor 343 Tahun 2025 juga mencatat naiknya jumlah desa menuju kategori mandiri dan maju dengan laju yang pesat.
Dua sudut pandang ini—meski tampak berseberangan—sebenarnya memperlihatkan satu realitas serupa: laju kemajuan administratif tidak diikuti oleh perubahan berarti pada struktur ekonomi desa. Dengan kata lain, penguatan kelembagaan desa tak selalu linier dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya.
Desa Modern Secara Administratif, Tetapi Ekonomi Masih Ketinggalan
Desa-desa di Indonesia masih menjadi tulang punggung susunan wilayah nasional. Berdasarkan Podes, ada lebih dari 84 ribu wilayah setingkat desa, dan sekitar 75 ribu di antaranya berstatus sebagai desa. Dari jumlah tersebut, desa dengan kategori mandiri berjumlah lebih dari 20 ribu, sementara 23 ribu desa berada di level maju. Sebaliknya, 21 ribu lebih desa hanya berkembang, sisanya masih terbelakang dan sangat tertinggal.
Kenaikan status administratif ini dipicu berbagai intervensi seperti dana desa, pembangunan fisik, hingga penguatan tata kelola pemerintahan desa. Namun, di balik kemajuan tersebut, kondisi ekonomi lokal tetap stagnan atau bergerak lambat. Sektor pertanian masih menjadi padanan utama aktivitas ekonomi desa, dengan sekitar 67 ribu desa bergantung pada tenaga kerja di sektor ini.
Nilai tambah yang dihasilkan desa sebagian besar masih minim karena bisnis yang digeluti bersifat komoditas mentah. Memang, tidak sedikit desa telah memilki produk unggulan sendiri—sekitar 25 ribu desa telah mengembangkan produk khas—tetapi penetrasi ke pasar yang luas sangat terbatas. Hambatan dalam rantai pasok, akses dan kualitas pembiayaan, kapasitas SDM, serta infrastruktur membuat peluang ekonomi belum tergarap maksimal. Meskipun sudah lebih dari 63 ribu desa bisa memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan sebagian besar daerah telah terkoneksi jaringan telekomunikasi, disparitas layanan dan akses antar desa masih tinggi.
Ketimpangan ekonomi desa-kota masih menjadi masalah mendasar. Kemiskinan desa berkisar 11 persen, dua kali angka kemiskinan perkotaan. Bukan hanya itu, kedalaman kemiskinan dan kerentanan secara sosial pun terlihat lebih kentara di wilayah desa. Kota-kota besar menghasilkan produktivitas ekonomi tinggi, sedangkan desa masih banyak yang terjebak pada siklus ekonomi subsisten.
Permasalahan utama saat ini bergeser, dari hanya fokus pada pembangunan fisik menuju pada penyelesaian fragmentasi ekonomi dan peningkatan produktivitas nyata warga desa. Tantangan berikutnya bagi desa adalah mengonsolidasikan potensi ekonomi agar lebih terintegrasi dan efisien.
Peluang Koperasi: Mengatasi Isolasi Ekonomi Desa
Salah satu solusi yang mulai digalakkan adalah revitalisasi koperasi desa. Koperasi diyakini mampu menjembatani fragmentasi ekonomi desa, mengonsolidasi kekuatan usaha kecil, hingga memperkuat posisi tawar petani maupun pelaku usaha lokal. Studi Bank Dunia tahun 2006 menekankan bahwa koperasi punya peluang besar mendongkrak ekonomi masyarakat di negara berkembang, termasuk Indonesia, sebab sifatnya berbasis kepemilikan bersama, memperluas akses ke pembiayaan, serta menumbuhkan solidaritas ekonomi tingkat komunitas.
Koperasi dan organisasi tani turut mendukung akses pasar, memperbaiki tata kelola produksi, dan mengadopsi teknologi baru. Program Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai instrumen kebijakan untuk menyatukan kekuatan ekonomi desa. Pelaku usaha desa yang fragmentasi pun dapat lebih terorganisir, sementara konsolidasi produksi membuka peluang ekspansi pasar yang lebih luas.
Kendati demikian, efektivitas koperasi sebagai motor ekonomi desa sangat ditentukan oleh desain dan implementasi kebijakannya. Celios sempat menyoroti potensi problematika dari model pendekatan top-down yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi spesifik desa. Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa banyak koperasi belum benar-benar mandiri akibat rendahnya kapasitas pengelolaan dan lemahnya kelembagaan ekonomi warga. Maka, dorongan intervensi eksternal tetap diperlukan, asalkan berbasis kebutuhan nyata dan pemberdayaan yang tepat.
Pentingnya Kecepatan dan Sinergi Implementasi
Keberhasilan kebijakan tidak lepas dari faktor kecepatan implementasi. Pemerintah menekankan pentingnya percepatan agar manfaat bisa dirasakan warga secepat mungkin. Presiden bahkan menargetkan Koperasi Merah Putih dapat beroperasi pada Agustus 2026, dengan dukungan tahapan rekrutmen, pendidikan, hingga pelatihan SDM secara intensif.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) pun diberdayakan dalam proses percepatan pembangunan fisik dan kelembagaan koperasi desa. Jaringan TNI yang menjangkau desa-desa memungkinkan distribusi program, pendampingan warga, dan penguatan kapasitas masyarakat bisa berjalan optimal. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut keterlibatan TNI bakal memotong waktu pelaksanaan serta efisiensi biaya pembangunan. Keterpaduan aksi antara Kementerian, TNI, dan masyarakat desa menjadi pondasi agar program berjalan efektif.
Keterlibatan lintas sektor adalah kunci sukses percepatan sekaligus menghindari fragmentasi kebijakan. Instruksi Presiden mengenai Koperasi Merah Putih menjadi arah yang mengikat bagi semua pemangku kepentingan supaya program berlangsung harmonis dan tepat sasaran. Jika koordinasi gagal dilakukan, percepatan justru riskan menimbulkan kerumitan baru.
Ke depan, upaya perbaikan ekonomi desa harus mengandalkan desain kebijakan yang mengakomodasi partisipasi masyarakat, responsif pada aspirasi lokal, serta membangun kemandirian ekonomi berbasis ekosistem desa itu sendiri. Dengan cara ini, koperasi bisa menjadi instrumen efektif pengurangan ketimpangan antara desa dan kota dan membuka jalan bagi kebangkitan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berdaya saing.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat
