Pada tanggal 4 Maret 2026, Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia melaksanakan kuliah tamu bertema “Pola Karir dan Profesionalisme Militer” dalam mata kuliah Reformasi Sektor Keamanan. Diskusi yang dipandu secara interaktif ini menghadirkan Dr. rer. pol. Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis, M.Si. dari Lesperssi, serta Yudha Kurniawan, M.A. dari Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie. Tujuan utama kegiatan ini adalah memperluas wawasan mahasiswa tentang dinamika karir dan promosi di lingkungan militer Indonesia, terutama bagaimana profesionalisme dan reformasi sektor keamanan bersinergi dengan perkembangan demokrasi.
Salah satu isu sentral yang diangkat dalam diskusi adalah pengaruh dinamika politik terhadap pola karir di tubuh TNI. Dr. Aditya menekankan bagaimana faktor kepemimpinan populis bisa berdampak pada praktik promosi jabatan strategis di militer. Ia menyoroti bahwa mekanisme promosi kerap kali berada pada persimpangan antara kepentingan profesional berdasarkan prestasi dan fakta adanya hubungan personal yang telah mengakar. Menurutnya, fenomena politisasi karir militer ini bukan hanya mencerminkan interaksi internal lembaga militer, tapi juga erat terkait dengan sejauh mana institusi sipil berperan sebagai kontrol dalam tata kelola promosi. Dengan adanya keterlibatan personal antara pemimpin sipil dan militer, fungsi check and balance rawan terganggu.
Pertanyaan besar yang muncul dari paparan tersebut adalah sampai di mana wilayah sipil perlu terlibat dalam keputusan strategis karir militer, termasuk soal pengangkatan Panglima TNI. Studi perbandingan yang dibahas mengungkap bahwa negara-negara demokrasi memiliki cara berbeda dalam hal ini. Ada sistem yang mewajibkan persetujuan legislatif untuk pemilihan pimpinan militer tertinggi, namun ada pula yang memberikan wewenang mutlak pada presiden atau eksekutif, seperti di Inggris. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme institusional hubungan sipil–militer memberi ruang yang relatif fleksibel sejauh tetap berada pada kerangka demokrasi.
Beni Sukadis dalam paparannya menekankan bahwa profesionalisme militer sangat bergantung pada adanya kontrol dari pihak sipil yang demokratis. Di Indonesia, transformasi besar telah terjadi sejak Reformasi, mulai dari pemisahan Polri–TNI, hadirnya UU Pertahanan Negara, hingga penguatan peran militer sebagai alat negara yang netral politik. Meski demikian, praktik promosi pangkat di TNI kadang masih menonjolkan faktor kedekatan dengan pejabat puncak, dan hal ini kerap memunculkan polemik tentang konsistensi meritokrasi.
Beni juga menyoroti dinamika pergantian Panglima TNI sebagai contoh bagaimana aspek politis seringkali lebih dominan dibanding logika rotasi matra yang sering disangkakan. Kasus pergantian dari Jenderal Moeldoko ke Gatot Nurmantyo yang dua-duanya dari Angkatan Darat menjadi bukti bahwa tidak selalu ada pola pasti dalam suksesi pimpinan TNI. Berarti, faktor subjektivitas dan preferensi penguasa sangat mungkin berperan dalam proses ini, sehingga harapan adanya sistem rotasi patut dikaji ulang.
Pembicara ketiga, Yudha Kurniawan, membahas hambatan-hambatan struktural dalam pola karir militer. Ia mengungkapkan bahwa secara teoritis butuh waktu hampir tiga dekade bagi seorang perwira untuk mencapai tingkatan Brigadir Jenderal. Namun realitas di lapangan menunjukkan terjadinya penumpukan perwira tinggi karena minimnya jabatan yang bisa diisi. Selain itu, masalah seperti keterbatasan kapasitas pendidikan militer, tidak seimbangnya supply and demand SDM sejak rekrutmen awal, hingga keterbatasan anggaran dan infrastruktur pelatihan, memperparah sulitnya regenerasi kepemimpinan serta pembentukan pola karir yang sehat di kalangan militer.
Kuliah tamu ini diharapkan menambah wawasan mahasiswa mengenai pentingnya menjaga profesionalisme militer sejalan dengan penguatan prinsip-prinsip sipil-demokratis dalam tata kelola pertahanan. Dialog antara ilmuwan, peneliti, dan praktisi diharapkan melatih mahasiswa dalam menganalisis persoalan penting seputar profesionalisme militer dan tantangan menjaga relasi sipil–militer di era demokratisasi.
Topik ini menjadi sangat relevan ketika tren global maupun domestik menunjukkan gejala kemunduran demokrasi. Kritik terhadap peran militer di ruang sipil makin intens, namun relasi sipil–militer pada dasarnya adalah interaksi yang saling mengisi. Keseimbangan tersebut tidak selalu berarti membatasi militer, tetapi juga menuntut sipil untuk mampu menentukan batas kewenangan secara jelas. Bila kendali sipil terlalu kuat pun, hal itu dapat membawa efek negatif pada dinamika internal militer serta kualitas profesionalisme. Dengan demikian, penataan sistem karir perwira sebaiknya didominasi oleh pertimbangan organisasional daripada politik praktis. Berbagai negara demokrasi sudah mempraktikkan pola seperti ini untuk menjaga keseimbangan antara profesionalisme militer dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
