Insiden dibatalkannya hasil putaran pertama pemilu presiden di Rumania oleh Mahkamah Konstitusi menjadi sorotan tajam bagi negara-negara demokrasi yang bergantung pada sistem digital, seperti Indonesia. Putusan ini memperlihatkan batas baru dari ancaman terhadap demokrasi yang tidak lagi sekadar kriminal biasa, namun telah berubah menjadi bagian dari strategi geopolitik melalui kanal digital.
Serangan yang terjadi di Rumania menunjukkan bahwa intervensi asing kini menggunakan pendekatan canggih: bukan hanya peretasan langsung ke infrastruktur penting, namun juga mesin disinformasi yang terintegrasi. Bukti intelijen mengungkapkan bahwa pelaku berhasil melancarkan puluhan ribu serangan siber terkoordinasi—lebih dari 85.000 kali—mengincar data dan sistem informasi vital pemilu. Operasi ini tidak hanya untuk mencuri atau merusak, namun juga untuk memanipulasi hasil dan prosesnya.
Lebih lanjut, kampanye disinformasi masif dilancarkan di berbagai platform daring, di mana narasi bias yang dipromosikan didukung oleh pendanaan ilegal dari luar negeri, secara khusus diarahkan untuk mengangkat kandidat tertentu yang memiliki kedekatan dengan Rusia. Fenomena ini juga ditandai oleh penyalahgunaan sejumlah pengaruh digital guna menggeser opini publik secara ilegal, menabrak aturan, bahkan melanggar asas kepastian hukum dalam pemilu.
Keputusan Mahkamah Konstitusi Rumania menegaskan bahwa serangan siber terstruktur, jika dibiarkan, dapat merusak seluruh sendi demokrasi dan legalitas pemilu. Proses pun harus diulang total, menekankan urgensi penanggulangan ancaman siber sebagai prioritas utama demi menjaga legitimasi demokrasi.
Dari pengalaman pahit Rumania, Indonesia patut waspada dan belajar. Negara besar dengan ekosistem digital yang terus tumbuh ini menghadapi tantangan serupa, di mana ancaman siber berkembang dari sekadar pencurian informasi menjadi instrumen yang dapat menggoyang kestabilan kenegaraan.
Risiko yang dihadapi Indonesia antara lain:
1. Kredibilitas pemilu dapat runtuh apabila sistem KPU atau jaringan kritis pemilihan disusupi atau rusak, akibatnya menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat pada hasil demokrasi.
2. Disinformasi yang didalangi pihak asing dapat mencabik keutuhan sosial bangsa dengan menyebarkan narasi palsu dan provokasi melalui bot, memperuncing polarisasi masyarakat demi misi geopolitik luar.
3. Campur tangan asing baik secara teknis maupun informasi merupakan ancaman nyata bagi kedaulatan Indonesia, karena dapat menentukan arah politik nasional dari luar.
Upaya perlindungan perlu digeser dari sekadar aspek kriminologi ke strategi nasional, dengan melibatkan lembaga strategis negara seperti POLRI, BSSN, Kementerian Kominfo, dan TNI. Kolaborasi lintas sektor dibutuhkan untuk membangun sistem keamanan siber yang tangguh dan responsif.
Peningkatan pengawasan, kemampuan untuk mengidentifikasi dan melacak serangan siber asing, serta penguatan literasi digital masyarakat mutlak diperlukan. Hanya dengan kesiapsiagaan menyeluruh, Indonesia dapat memastikan pemilu tetap bersih, terpercaya, dan kebal dari penetrasi digital yang mengancam legitimasi demokrasi.
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Serangan Hibrida, Disinformasi Digital, Dan Ancaman Terhadap Demokrasi Indonesia
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Ketika Demokrasi Di Indonesia Terancam
