Polemik pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi pembahasan utama. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mencermati isu tersebut terutama terkait masalah tata ruang yang menjadi sumber permasalahan. DPRD dan aktivis lingkungan telah mengkritik keberadaan KJA ini. Perusahaan yang mengoperasikan KJA mengklaim aktivitas mereka sudah berlangsung sejak 2019. Menghadapi kondisi tersebut, DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan pelestarian lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pangandaran: Sorotan DPRD
