Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah terbukti memberikan manfaat lebih dari sekadar gizi bagi siswa, ibu hamil, dan balita – ini juga menciptakan dampak ekonomi yang signifikan. Dalam waktu tujuh bulan sejak pelaksanaan, program ini langsung menciptakan lapangan kerja bagi 94.000 individu, tersebar di 2.391 Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Jumlah lapangan kerja telah meningkat seiring dengan ekspansi unit SPPG di berbagai wilayah. Dari 7.000 pekerja pada bulan Januari, jumlah tersebut meningkat menjadi 68.000 pada bulan April, kemudian 72.000 pada akhir Juni, dan melonjak signifikan menjadi 94.000 pada akhir Juli.
Penyerapan anggaran juga meningkat sejalan dengan hal tersebut. Estimasi sekitar IDR 1-2 triliun disalurkan selama fase awal program (Januari-April), yang tumbuh menjadi IDR 4,4 triliun pada awal Juni, dan mencapai IDR 5,1 triliun pada akhir semester pertama 2025 – setara dengan 7,1% dari total alokasi IDR 71 triliun untuk program ini.
Menurut Fithra Faisal, Penasihat Senior di Kantor Komunikasi Presiden (KSP), program MBG telah memiliki dampak signifikan pada ekonomi riil, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja.
“Inisiatif ini membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal,” kata Fithra di Jakarta, Kamis (31 Juli).
Dia menambahkan bahwa penciptaan lapangan kerja diharapkan akan meningkat pada paruh kedua tahun ini, seiring dengan percepatan penyaluran anggaran. Semakin banyak SPPG yang didirikan dan semakin banyak penerima manfaat yang dilayani, semakin besar penyerapan fiskal dan potensi lapangan kerja.
Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan bahwa pada bulan Agustus, Program MBG akan mencapai 20 juta penerima manfaat melalui 8.000 unit SPPG yang beroperasi. Berdasarkan proyeksi ini, penyerapan anggaran total diharapkan mencapai IDR 8 triliun.
Untuk mendukung inklusi tenaga kerja lebih lanjut, BGN berencana merekrut staf dapur SPPG dari keluarga yang tinggal dalam kemiskinan ekstrim dan kelompok berpenghasilan rendah (desil 1 dan 2). Dari 47 anggota staf yang biasanya bekerja per SPPG, setidaknya 30% akan berasal dari rumah tangga ekonomi rentan ini.
Fithra melihat ini sebagai langkah strategis untuk membantu mengurangi kemiskinan ekstrim.
“Kebijakan ini memperkuat kapasitas operasional program, terutama dalam logistik dan manajemen, sambil secara bersamaan memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah,” demikian disimpulkan olehnya.
