Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Pesantren Persatuan Islam (Persis) di Tarogong, Garut, Jawa Barat, tidak hanya menyediakan makanan bagi siswa. Mereka juga melibatkan orang tua siswa sebagai pemasok utama bahan makanan. Program ini merupakan bagian dari Program Unggulan Presiden Prabowo Subianto yang cepat dan berdampak tinggi (PHTC).
Rantai pasokan berbasis masyarakat di dapur ini membawa bahan makanan langsung dari keluarga siswa, mulai dari sayuran hingga daging sapi dan unggas. Kepala Koki Dapur MBG Persis Garut, Hj Ida Rogayah, menjelaskan bahwa sebagian besar bahan makanan dibeli langsung dari orang tua siswa.
Integrasi antara pasokan dan konsumsi makanan membuat pelaksanaan program ini berjalan lancar. Unit Layanan Pemenuhan Gizi Sekolah (SPPG) memiliki 47 staf dapur yang berpengalaman dalam menyiapkan makanan harian untuk siswa. Mereka memastikan untuk memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
Meskipun dapur MBG baru mulai beroperasi secara resmi pada Januari 2025, uji coba sudah dilakukan sejak Desember 2024. Transformasi ruang olahraga (GOR) menjadi fasilitas dapur telah dilakukan untuk mempersiapkan makanan. Para ahli gizi juga memastikan bahwa bahan makanan yang digunakan memenuhi standar kualitas.
Dalam lima bulan berjalan, dapur MBG telah beroperasi tanpa keluhan dari siswa atau keluarga mereka. Program ini tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga edukasi gizi kepada siswa. Program tersebut telah memenuhi standar SOP nasional dalam operasinya di sekolah.
Deputi Kantor Komunikasi Presiden (PCO), M Isra Ramli, menyatakan bahwa keamanan pangan merupakan hal yang sangat penting. Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan sistem operasi dapur sesuai dengan standar keamanan pangan. Para pejabat juga mengunjungi fasilitas pemanggangan kopi dan kafe yang dioperasikan oleh alumni pesantren.
Di Garut, program MBG telah diterima dengan baik. Kepala Bappeda Garut, Didit Fajar Putradi, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung program ini. Mereka akan bekerja sama dengan instansi lokal dan administrasi desa untuk menyediakan lebih dari 300 dapur MBG. Pemerintah pusat akan menyediakan dana, sementara pemerintah daerah akan menangani infrastruktur untuk pengembangan dapur.
