Presiden Amerika Serikat, Donald Trump baru saja mengumumkan peningkatan tarif impor setelah berbulan-bulan dalam pembahasan. Tarif dasar sebesar 10 persen diberlakukan pada hampir semua barang impor yang masuk ke AS, sementara ‘Tarif Timbal Balik’ sebesar 32 persen diterapkan terhadap beberapa negara termasuk Indonesia.
Di sisi lain, untuk mengantisipasi perubahan kebijakan global, Presiden Prabowo Subianto telah merancang tiga strategi besar sejak awal masa jabatannya. Menurut Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno, kemampuan Presiden Prabowo dalam memahami dinamika geopolitik, hubungan internasional, dan perdagangan global, menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Salah satu langkah penting yang diambil oleh Presiden Prabowo adalah memperluas kerjasama dagang Indonesia dengan mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Keanggotaan dalam berbagai perjanjian dagang multilateral dan bilateral seperti RCEP, OECD, dan beberapa perjanjian dagang lainnya, semakin memperkuat posisi Indonesia di panggung perdagangan internasional.
Presiden Prabowo juga menekankan kebijakan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Dengan peluncuran BPI Danantara, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekspor serta mengurangi ketergantungan pada investasi asing, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Selain itu, dalam upaya memperkuat daya beli masyarakat, Presiden Prabowo telah meluncurkan program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendirikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk memperkuat perekonomian desa dan mengurangi ketergantungan pada impor. Semua langkah strategis ini diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di tengah ketidakpastian global, memperkuat posisi negara sebagai kekuatan ekonomi yang optimis di Asia Tenggara dan tingkat global.
