Bambang Haryo Soekartono, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang meningkatkan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp300 triliun pada tahun 2025, dari Rp280 triliun pada tahun 2024. Langkah ini menandakan komitmen pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemodalan ditegaskan sebagai elemen krusial dalam perkembangan usaha kecil, memungkinkan pertumbuhan, peningkatan kelas, dan dampak ekonomi yang signifikan. Namun, penyaluran KUR yang tepat sasaran menjadi penting. Bambang Haryo mengusulkan agar Kementerian UMKM menjadi leading sector dalam distribusi KUR untuk memastikan penentuan penerima kredit tidak hanya menjadi wewenang perbankan.
Prioritas penyaluran KUR harus difokuskan pada usaha ultra mikro, mikro, dan kecil dengan bunga rendah untuk mendorong perkembangan sektor-sektor tersebut. Koordinasi antara Kementerian UMKM, perbankan, dan lembaga terkait diharapkan dapat memperluas jangkauan penyaluran KUR. Pentingnya suku bunga KUR yang lebih rendah dari bunga perbankan juga ditegaskan untuk mendukung pertumbuhan usaha.
Bambang Haryo juga menyoroti persyaratan agunan yang sulit bagi pelaku usaha kecil, meminta perbankan agar lebih fleksibel dalam menerapkan persyaratan KUR. Ia mencatat bahwa Realisasi KUR diharapkan dapat membantu pedagang pasar dengan potensi 8 juta pelaku UMKM yang bisa menjadi target penyaluran KUR.
Belajar dari Malaysia, Bambang Haryo menegaskan kebijakan bunga pinjaman di bawah 3 persen dan pembebasan pajak dapat menjadi acuan dalam skema KUR. UMKM, yang menyumbang 60 persen terhadap PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja, diharapkan dapat berkembang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju target 8 persen yang diharapkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
