Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, dengan fokus utama membahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah dengan mengikuti timeline dan tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menurut AHY, pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep ‘ibu kota politik’ dengan penyelesaian konstruksi fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata kelola yang lengkap yang mencerminkan demokrasi.
Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan timnya juga membahas sumber pendanaan melalui kombinasi APBN dan sumber non-APBN dengan melibatkan sektor swasta. Pemerintah berharap agar sektor swasta dapat berkontribusi secara positif dan terintegrasi dengan baik dalam proyek pembangunan IKN.
Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, melaporkan bahwa pemerintah telah menginvestasikan sejumlah besar dana untuk membangun infrastruktur penting selama tahap awal pembangunan IKN, seperti jalan tol, tempat tinggal, sistem air minum, sanitasi, dan fasilitas lainnya. Selain itu, investasi swasta juga telah mencapai angka yang signifikan.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat penting, termasuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri PUPR Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimuljono. Melalui kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta, diharapkan pembangunan IKN dapat terus berjalan lancar menuju terwujudnya ibu kota negara yang baru.