Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menghentikan sementara proyek pembangunan jalan tol, seperti tol puncak, tol kulonprogo-cilacap, dan ruas sirip tol trans sumatera. Menurut Bambang Haryo, pembangunan jalan tol belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena minimnya penggunaan jalan tol oleh transportasi publik massal dan logistik massal, disebabkan oleh tarif tol yang masih dianggap mahal. Hal ini berbeda dengan zaman pembangunan jalan tol pada masa lalu, di mana tarifnya sangat murah sehingga banyak truk dan bis memanfaatkannya untuk mempercepat roda perekonomian.
Bambang Haryo juga mencatat bahwa jumlah pengguna jalan tol untuk transportasi publik maupun logistik tidak lebih dari 2.5% jika dibandingkan dengan jumlah pengguna jalan reguler nasional maupun provinsi yang sejajar dengan jalan tol. Beliau menilai bahwa keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan jalan tol saat ini sudah tepat mengingat masih banyak jalan nasional dan provinsi yang membutuhkan perbaikan. Bambang Haryo berpendapat bahwa masyarakat seharusnya dapat merasakan kemudahan menggunakan jalan reguler nasional maupun provinsi yang lebar, layak, dan gratis seperti di negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Perbandingan panjang jalan tol dengan jalan nasional di Indonesia dan Malaysia juga menjadi perhatian Bambang Haryo. Indonesia memiliki jumlah jalan tol yang banyak namun masih kalah jika dibandingkan dengan Malaysia dalam hal panjang jalan yang tidak berbayar. Bambang Haryo menekankan pentingnya Pemerintah untuk meningkatkan perawatan, perbaikan, dan standarisasi keselamatan jalan reguler di Indonesia guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi melalui penghematan biaya transportasi.
