Jakarta – Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berkomitmen untuk menjaga posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yaitu di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam Konferensi Pers mengenai Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada hari Senin (24/6).
“Sudah kami sampaikan kepada presiden terpilih Prabowo dan beliau memberikan jaminan. APBN 2024 akan tetap menjaga defisit di bawah 3% dan ini merupakan komitmen yang sama yang telah kami sampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen untuk menjaga defisit di bawah 3%,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat bahwa defisit APBN akan berada di rentang 2,29-2,82 persen terhadap PDB.
“Postur RAPBN 2025 masih dalam rentang tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, pembicaraan mengenai menjaga defisit APBN juga membantah rumor yang menyebutkan bahwa rasio utang akan meningkat hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Posisi RUU APBN 2025 dalam proses ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang kami susun di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dengan program prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru yang dipimpin oleh presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo,” tambah Menkeu.
Thomas Djiwandono, sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, juga memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang hingga mencapai 50 persen dari PDB.
“Itu tidak mungkin. Kami tetap berkomitmen terhadap target-target yang telah direncanakan oleh pemerintah sekarang dan akan disepakati oleh DPR nanti,” jelasnya.
Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mencapai target-target yang telah direncanakan oleh pemerintah dan disepakati oleh DPR RI dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Intinya, kami berkomitmen untuk mencapai target-target yang direncanakan oleh pemerintah dan disepakati oleh DPR nanti,” ujar Thomas.
