Strategi Transformasi Nasional: Menuju Indonesia Emas 2045
Setelah delapan Program Dampak Cepat, administrasi yang akan datang perlu fokus pada 17 target kinerja utama dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. 17 target ini sangat penting karena mereka mewakili batu loncatan landasan atau prasyarat mutlak untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita menyadari tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan kita dengan berani, melengkapi diri dengan kemampuan untuk menghadapinya.
Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air
Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan dasar untuk kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dikejar dengan cepat dan teliti. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program perkebunan pangan, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Minimal 4 juta hektar tambahan lahan panen tanaman ditargetkan pada tahun 2029. Dengan peningkatan luas panen ini, asumsi semua lahan tersebut adalah sawah padi, maka akan ada penambahan 20 juta ton padi (asumsi produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (asumsi hasil 50%). Di bidang energi, Indonesia berada pada posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan aviasi biofuel dari kelapa sawit, bioethanol dari tebu dan singkong, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti listrik mikro, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diimplementasikan. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dijamin melalui manajemen air yang tepat, membuatnya tersedia selama musim kemarau dan mencegah bencana selama musim hujan.
Target Prioritas 2: Mengoptimalkan Sistem Penerimaan Negara
Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan retribusi wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menegaskan perlunya peningkatan signifikan dalam kemampuan lembaga penerimaan negara, seiring dengan reformasi menyeluruh dalam kebijakan dan sistem pajak, yang bertujuan untuk memperluas basis penerimaan negara. Untuk tujuan ini, negara akan mengambil langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan penerimaan dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Nasional diharapkan dapat meningkatkan rasio penerimaan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada penyempurnaan sistem penerimaan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak dan sumber penerimaan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat.
Target Prioritas 3: Memberantas Kemiskinan
Kemiskinan bukan hanya kurangnya kekayaan tetapi juga merupakan cerminan dari akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Ini juga merupakan akar dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial lainnya, yang mengarah pada generasi yang tidak mencapai potensi mereka. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi pijakan kebijakan pemerintah. Bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir 2029 adalah tujuan penting.
Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba
Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang secara serius merusak produktivitas individu dan kesejahteraan masyarakat. Strategi efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran dalam keluarga. Sementara itu, pemerintah bertugas untuk menutup setiap peluang penyelundupan narkoba.
Target Prioritas 5: Memastikan Akses Kesehatan Universal: Peningkatan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat
Akses ke layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berlangsung memerlukan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Oleh karena itu, meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat merupakan prioritas utama bagi pemerintah.
Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Sains dan Teknologi, dan Digitalisasi
Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikan serta penguasaan sains dan teknologi. Kami akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan standar guru, memperbarui fasilitas pendidikan, dan memperluas akses ke pendidikan. Ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), usaha budaya, dan LSM. Inovasi akan secara alami mengikuti kemajuan di area ini. Oleh karena itu, kami bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk riset dan inovasi dalam lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, sains dan teknologi, dan digitalisasi merupakan hal yang penting untuk mendorong otonomi nasional.
Target Prioritas 7: Melestarikan Seni Budaya, Meningkatkan Perekonomian Kreatif, dan Memperkuat Prestasi Olahraga
Budaya adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pemeliharaannya akan melindungi warisan berharga kita. Mendirikan dana endowment budaya memastikan pemeliharaan budaya kita terus berlanjut. Program yang ditujukan untuk pemeliharaan budaya, meningkatkan perekonomian kreatif, dan memperkuat prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di panggung global. Mendorong perekonomian kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menciptakan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial.
Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak-anak, dan Penyandang Disabilitas
Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif membutuhkan peran negara yang krusial dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghilangkan diskriminasi gender dengan memperjuangkan kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak-hak wanita dan penyandang disabilitas, termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upayanya untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses ke nutrisi yang tepat.
Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional serta Menjaga Hubungan Internasional yang Kondusif
Kesejahteraan dan hidup damai dapat dicapai dalam sebuah negara yang stabil dan aman. Sebuah negara yang kuat dapat memenuhi aspirasinya dan memperoleh penghormatan dalam hubungan internasional yang bermartabat.
Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan
Dalam upaya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kami akan mempercepat komitmen kami terhadap target pembangunan berkelanjutan, termasuk mencapai tujuan emisi gas rumah kaca Netto Nol. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air dari berbagai produk dan meningkatkan pengelolaan berkelanjutan dari lahan, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar sesegera mungkin.
Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung kepada Petani
Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses komprehensif ke pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida berpengaruh signifikan pada produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani. Di sisi lain, petani didorong untuk mengorganisasi secara institusi…
Semoga membantu. Terima kasih.
