Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, mengatakan bahwa portofolio pinjaman ini saat ini masih dalam tahap usulan. Nilai pinjaman yang disetujui oleh bank belum diumumkan.
“Ia mengatakan bahwa persoalan di Pangandaran bukanlah hal yang terjadi hanya di sini. Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan dari pemerintah pusat yang harus turut serta dalam pengelolaan keuangan atau dukungan keuangan pemerintah,” katanya pada Kamis (28/3/2024).
Asep menyatakan bahwa jika pinjaman tidak disetujui, maka akan ada langkah-langkah selanjutnya.
“Pilihan yang ada adalah melaksanakan RAPBD setelah APBD mendapatkan nomor register. Dalam ketentuan RAPB ini, terdapat hubungan dengan APBD yang perlu dievaluasi oleh pemerintah pusat melalui gubernur,” ujarnya.
Jika APBD belum mendapatkan nomor register, kata Asep, maka APBD tersebut tidak dapat diajukan, sehingga keputusan DPRD oleh bank masih belum final.
“Namun, sesuai dengan ketentuan tersebut, akan dilakukan evaluasi. DPRD tidak bisa memberikan detail lebih lanjut karena bukanlah pelaksana,” ujar Asep.
