NEW DELHI – Pengadilan India telah melarang sekolah-sekolah Islam atau madrasah. Keputusan tersebut dikeluarkan pada Jumat (22/3/2024) dan mencabut aturan yang berlaku sejak tahun 2004 yang menjadi dasar hukum bagi operasional madrasah di Negara Bagian Uttar Pradesh.
Pengadilan menyatakan bahwa aturan tersebut melanggar konstitusi India yang didasarkan pada prinsip sekularisme, dan memerintahkan pemindahan siswa-siswi dari madrasah ke sekolah konvensional. Keputusan ini diperkirakan akan memengaruhi pilihan Muslim dalam pemilihan umum mendatang.
“Pemerintah negara bagian juga harus memastikan bahwa anak-anak berusia 6 hingga 14 tahun mendaftar di lembaga pendidikan yang diakui oleh konstitusi,” kata hakim Subhash Vidyarthi dan Vivek Chaudhary dalam putusan pengadilan yang dilaporkan oleh Reuters pada Sabtu (23/3/2024).
Keputusan ini merupakan hasil dari gugatan yang diajukan oleh pengacara Anshuman Singh Rathore. Reuters tidak dapat menghubungi Rathore atau memastikan apakah dia memiliki hubungan dengan kelompok politik tertentu.
India direncanakan akan menggelar pemilihan umum antara bulan April dan Juni. Partai yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi, yaitu Bharatiya Janata Party (BJP), diprediksi akan meraih kemenangan besar dalam pemilihan tersebut.
BJP juga saat ini memimpin pemerintahan di Uttar Pradesh. Juru bicara BJP Uttar Pradesh, Rakesh Tripathi, menyatakan bahwa pihaknya tidak menentang adanya madrasah, namun memperhatikan masalah pendidikan bagi siswa Muslim.
“Kami tidak menentang madrasah, tetapi menentang praktik diskriminasi. Kami menolak adanya pendanaan ilegal, dan pemerintah akan menentukan langkah selanjutnya setelah putusan pengadilan,” ujarnya.
Kantor Perdana Menteri Modi belum memberikan respons terkait putusan pengadilan tersebut. Sudhanshu Chauhan, yang mewakili pemerintah federal dalam kasus ini, menyampaikan bahwa pendidikan dan ajaran agama tidak boleh disertakan dalam sistem pendidikan sekolah, dan negara bagian tidak boleh mengizinkan lembaga pendidikan agama.
Dia juga menambahkan bahwa pemerintah tidak akan menghidupkan kembali kebijakan federal yang mengalokasikan dana untuk madrasah guna menyediakan pembelajaran dalam bidang matematika dan sains.
Javed, seorang pejabat madrasah yang juga sekretaris nasional sayap minoritas di BJP, mengungkapkan kesulitannya sebagai seorang Muslim yang terjebak antara tugas partainya dan komunitas Muslim. Dia menerima banyak telepon dari rekan-rekan Muslimnya terkait larangan madrasah ini.
“Terkadang sangat sulit. Saya harus menyeimbangkan posisi saya karena sebagai Muslim, partai menugaskan saya untuk meyakinkan komunitas Muslim untuk memilih dan mendukung partai kami. Saya merasa takut dan selalu berjalan di bawah pengawalan keamanan pribadi,” ucapnya.
Pemerintah Negara Bagian Uttar Pradesh telah menghentikan program pendanaan untuk madrasah sejak bulan Januari, menyebabkan 21 ribu guru kehilangan pekerjaan. Javed menyatakan bahwa putusan pengadilan pada Jumat berlaku bagi semua madrasah di negara bagian tersebut, baik yang didanai secara privat maupun oleh pemerintah. Meskipun demikian, pengadilan tidak memberikan batasan waktu terkait pelaksanaan putusan tersebut, namun Javed mengungkapkan kemungkinan madrasah akan ditutup dalam waktu yang tidak lama.
Di negara bagian Assam, di timur laut India yang juga diperintah oleh BJP, ratusan madrasah telah diubah menjadi sekolah konvensional.
Sumber: AP/Reuters
Sumber: Republika
