Indonesia kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, tetapi sebagian besar rakyat Indonesia saat ini masih hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini saya sebut sebagai Paradoks Indonesia. Ekonomi Kita Tidak Sehat
Jika kita ingin menilai apakah pencapaian ekonomi kita selama 30 tahun terakhir sudah baik atau belum, kita harus membandingkannya dengan pencapaian ekonomi negara lain. Misalnya, kita bisa membandingkannya dengan Tiongkok, dan Singapura, negara tetangga kita. Perbedaan besar aktivitas ekonomi atau pendapatan domestik bruto (PDB) Tiongkok, pada periode 30 tahun sejak 1985 sampai 2019, adalah 46 kali lipat. Pada tahun 1985, PDB Tiongkok adalah USD 309 miliar – angka ini naik ke USD 14,3 triliun di tahun 2019. Sebagai perbandingan, dalam periode yang sama, besar ekonomi Singapura tumbuh 19,5 kali lipat. Besarnya aktivitas ekonomi Indonesia hanya tumbuh 13 kali lipat.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ekonomi Tiongkok bisa tumbuh begitu pesat? Menurut kajian banyak ahli ekonomi, pertumbuhan ekonomi Tiongkok bisa begitu cepat karena Tiongkok secara sungguh-sungguh mengimplementasikan prinsip-prinsip state capitalism, atau kapitalisme negara. Artinya, seluruh cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan seluruh sumber daya alam dikuasai oleh negara. Di Tiongkok, pengelolaan cabang-cabang produksi penting dan sumber daya alam dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tiongkok menjadikan BUMN sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi negaranya.
Sementara itu, di Indonesia, kita malah banyak menyerahkan pengelolaan ekonomi kita ke mekanisme pasar. Dengan kata lain, kita tidak secara sungguh-sungguh menjalankan Pasal 33 UUD 1945, sementara Tiongkok menjalankannya. Inilah sebabnya saya mengatakan, haluan ekonomi kita saat ini belum tepat. Pengelolaan ekonomi Indonesia belum sesuai dengan amanat sistem ekonomi negara di Pasal 33.
Ekonomi diatur oleh beberapa orang super kaya, bukan oleh negara. Saat ini 1% orang terkaya Indonesia menguasai 36% kekayaan Indonesia, dan 10% orang terkaya Indonesia menguasai 66% kekayaan Indonesia. Kekuatan uang mereka sangat besar. Walaupun Indonesia kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, kondisi ini harus diubah.
Keputusan Politik Menentukan Rakyat Indonesia Kaya atau Miskin
Negara kita kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita sebenarnya bisa menjadi negara kelas atas. Seluruh rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera, bebas dari kemiskinan, kelaparan dan kebodohan. Namun untuk mencapai tujuan itu, kita perlu mengelola kekayaan negara kita dengan baik. Pengelolaan kekayaan negara adalah keputusan politik, baik itu di tingkat daerah atau di tingkat nasional. Keputusan-keputusan politik yang keliru akan membuat rakyat kita semakin miskin. Sebaliknya, keputusan-keputusan politik yang tepat akan membuat rakyat kita semakin sejahtera.
Saat ini, paradoks yang dialami negara kita adalah masalah kepemimpinan, kearifan, dan kehendak untuk mengambil keputusan-keputusan politik yang tepat. Saya sangat optimistis bahwa jika elit Indonesia yang mendapatkan kepercayaan untuk memimpin melalui proses demokrasi memiliki jiwa kepemimpinan, kearifan, dan kehendak, maka tidak butuh waktu yang lama untuk menjadikan Paradoks Indonesia bagian sejarah bangsa kita. Kami tidak boleh diam dan menerima dicap sebagai bangsa pengalah. Kita harus jadi bangsa pemenang.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Dua Digit
Sebagai bangsa, kita harus segera mencapai pertumbuhan ekonomi dua digit, atau pertumbuhan di atas angka 10% secara berkelanjutan. Jika pertumbuhan ekonomi kita hanya di kisaran 4% atau 5%, sulit bagi kita untuk berhasil naik ke kelas negara berpenghasilan atas. Tugas kita bukanlah untuk menyalahkan mereka yang sudah purna tugas. Biarkanlah yang lalu, berlalu. Buku ini utamanya adalah tentang masa depan kita, masa depan bangsa Indonesia.
Sekarang Waktunya Sadarkan Kader Bangsa
Kita tidak boleh puas dengan pertumbuhan ekonomi 5% karena sama saja kita berjalan di tempat. Kita harus keluar dari perangkap negara menengah. Negara lain yang sudah maju boleh saja…
