Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Ini terbukti dari skor anak-anak Indonesia di Programme for International Student Assessment (PISA) yang mengukur kemampuan literasi, numerasi, dan sains. Selama dua dekade terakhir, skor PISA Indonesia tetap jauh di bawah rata-rata negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Menurut analisis Bank Dunia (2018), 55 persen anak usia sekolah di Indonesia tidak mampu membaca dengan baik – atau dalam istilah lain, mereka functionally illiterate.
Tanpa adanya perubahan signifikan dalam pengelolaan gizi dan pendidikan, Indonesia akan membutuhkan waktu 200 tahun untuk mengejar ketertinggalan skor PISA dari rata-rata negara-negara anggota OECD.
Sebanyak 41 persen anak usia sekolah di Indonesia berangkat sekolah dalam keadaan lapar. Prestasi anak-anak di sekolah sangat dipengaruhi oleh gizi yang cukup. Masih banyak anak di Indonesia yang berangkat sekolah dengan perut kosong.
Berdasarkan data Riskesdas Kemenkes RI, Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa 41 persen anak usia sekolah dan remaja di Indonesia tidak pernah sarapan. Ia juga mengungkapkan bahwa sebanyak 58 persen anak usia sekolah memiliki pola makan yang tidak sehat.
Salah satu program yang diusulkan oleh salah satu calon Presiden RI adalah program makan gratis di sekolah dan bantuan gizi untuk ibu hamil melalui PAUD serta Posyandu. Program ini diharapkan dapat membantu Indonesia memanfaatkan bonus demografi.
Program ini juga diharapkan dapat membantu mengatasi masalah tengkes (stunting) yang masih menjadi masalah besar di Indonesia. Indonesia masih berusaha menurunkan jumlah anak yang mengalami stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024, turun dari angka 21,6 persen menurut Survei Status Gizi Nasional (SSGI) 2022.
Meskipun anggaran untuk memberikan makan siang gratis di sekolah cukup besar, namun hal ini bisa dan seharusnya tersedia. Menurut Indonesia Food Security Review (IFSR), ratusan negara lain mampu membiayai program makan siang gratis dari APBN mereka.
Saat ini, rasio belanja pemerintah Indonesia terhadap PDB adalah yang terendah di antara negara-negara anggota G20. Dibandingkan dengan Turki yang memiliki ekonomi lebih kecil, APBN mereka jauh lebih besar.
Jika rasio belanja pemerintah Indonesia terhadap PDB setara dengan Turki (28 persen), maka APBN pada tahun 2024 seharusnya mencapai Rp 6.380 triliun atau naik hampir dua kali lipat.
Berdasarkan kalkulasi IFSR, implementasi program makan siang di sekolah memerlukan anggaran sekitar 30 miliar dollar AS. Jumlah ini setara dengan Rp 450 triliun atau sekitar 2 persen dari PDB Indonesia. Angka ini didapatkan dengan asumsi pengeluaran sebesar 1 dollar AS per makan dan jumlah penerima manfaat sebanyak 80 juta orang.
Untuk membiayai program-program pembangunan dan pemerataan, Pemerintahan mendatang perlu meningkatkan rasio pendapatan negara hingga 23 persen dari PDB. Beberapa langkah peningkatan penerimaan negara untuk mencapai target tersebut masih sangat mungkin.
Salah satunya adalah dengan melakukan digitalisasi pajak menggunakan big data dan AI yang berpotensi meningkatkan pendapatan negara antara 3-6 persen dari PDB. Pemanfaatan pajak ekspor untuk mendorong peningkatan nilai tambah produk tembaga atau bauksit juga dapat meningkatkan penerimaan negara.
Program ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 3 persen. Jika menggunakan asumsi multiplier konservatif sebesar 1,5 kali, dampak program ini dapat memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 3 persen. Selain itu, program ini juga dapat menciptakan setidaknya 1,8 juta lapangan kerja permanen baru.
Dengan banyak manfaatnya, program makan siang gratis di sekolah layak untuk diperjuangkan. Manfaat ekonominya sangat besar dan manfaatnya dapat dirasakan hingga generasi berikutnya. Pergi ke sekolah harus membuat pikiran dan perut kenyang.
