Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menulis dua surat dengan pesan yang berbeda terkait perang Israel-Hamas di Gaza. NBC melaporkan, satu surat menunjukkan dukungan Biden untuk Israel melawan “terorisme” kelompok Palestina Hamas, dan surat lainnya berbicara tentang upaya pemerintah AS untuk melindungi warga sipil di Jalur Gaza.
Menurut NBC, surat yang dikirimkan kepada kelompok pro-Israel menyerukan bahwa peristiwa Holocaust kembali terulang. Hal ini sehubungan dengan serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan. Dalam surat itu, Biden juga menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Israel dan upaya untuk mengembalikan tawanan yang diculik oleh Hamas dan ditahan di Gaza.
“Amerika Serikat mendukung Israel. Kami akan terus memastikan bahwa Israel memiliki apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri melawan terorisme sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional,” kata isi surat itu.
Sementara dalam surat lainnya, Biden mengatakan, AS berfokus pada pengiriman bantuan ke Palestina. Dalam surat itu, Biden tidak menyebutkan Holocaust atau dukungan AS terhadap Israel.
“Kami berduka atas banyaknya warga Palestina tak berdosa yang terbunuh,” ujar NBC melaporkan surat kedua Biden, tertanggal 8 November.
“Pemerintah bekerja sama dengan mitra-mitranya untuk memastikan bahwa bantuan yang menyelamatkan nyawa, termasuk makanan, air, dan obat-obatan dapat segera menjangkau warga Palestina yang tidak bersalah di Gaza, dan menekankan bahwa Amerika Serikat dengan tegas mendukung perlindungan warga sipil selama masa krisis,” ujar isi surat itu.
NBC melaporkan, tidak lazim bagi Gedung Putih untuk membuat versi surat yang berbeda mengenai topik yang sama dengan penekanan sangat berbeda. NBC menambahkan, insiden tersebut mencerminkan ketegangan politik yang dijalani Biden ketika unsur-unsur koalisinya yang pro-Israel dan pro-Palestina bertikai karena perang tersebut menjelang pemilu 2024.
Dalam sebuah opini yang diterbitkan pada Sabtu (18/11/2023) di Washington Post, Biden menulis bahwa Gaza dan Tepi Barat harus dipersatukan kembali di bawah satu struktur pemerintahan, yaitu Otoritas Palestina yang telah direvitalisasi.
